liputaninvestigasi.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyatakan akan menelaah secara serius temuan Badan Pemer...
liputaninvestigasi.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyatakan akan menelaah secara serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Syahrizal S.P., mengatakan pihaknya akan mempelajari secara menyeluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Insha Allah saya bersama Komisi V akan mempelajari terlebih dahulu hasil temuan BPK tersebut,” ujar Syahrizal saat dikonfirmasi media, Selasa (10/3/2026).
Ia menegaskan, setelah proses telaah dilakukan, Komisi V DPRK Bireuen akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk meminta penjelasan atas sejumlah temuan tersebut.
“Nanti juga akan kami jadwalkan pemanggilan terhadap dinas terkait,” katanya.
Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen tahun 2025.
Di antaranya pembayaran honorarium kegiatan kursus dan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume pada pekerjaan gedung dan bangunan yang telah dibayar penuh namun tidak sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan.
Selain itu, BPK juga mencatat persoalan pada 16 paket pekerjaan pemasangan paving block dan penataan halaman sekolah senilai Rp2,54 miliar. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menetapkan spesifikasi teknis mutu paving block sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dokumen perencanaan maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
BACA JUGA:
Pengadaan Paving Block Rp2,54 Miliar Disdikbud Bireuen Jadi Temuan BPK, Spesifikasi Tak Sesuai SNI
BPK menegaskan bahwa penetapan spesifikasi teknis merupakan aspek penting untuk menjamin kualitas pekerjaan serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Karena itu, hasil audit tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan jasa konstruksi.
Temuan audit tersebut turut menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat sipil di Bireuen. Aktivis Tuih Alkhair, Ketua JASA Tgk. Mauliadi, Ketua SAPA Fauzan Adami, serta mantan Pangda GAM wilayah Batee Iliek Sufri Daud alias Boing mendesak Bupati Bireuen segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh kegiatan tahun anggaran 2025 di dinas tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Tuih Alkhair menilai banyaknya temuan, meski baru melalui uji petik, mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola dinas. Ia menegaskan jabatan publik tidak boleh dipengaruhi kedekatan atau hubungan keluarga.
“Jika kinerjanya bermasalah dan terus menimbulkan temuan, kepala dinas harus dievaluasi bahkan dicopot,” tegasnya.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, Aktivis Sebut Bukti Gagalnya Kepemimpinan Bupati dan Desak Copot Kadis
Senada dengan itu, Ketua JASA Tgk. Mauliadi meminta Bupati Bireuen segera mengevaluasi kepemimpinan di Dinas Pendidikan agar dipimpin figur yang kompeten dan profesional, mengingat lemahnya pengelolaan internal dikhawatirkan berdampak pada pengawasan sekolah serta pengelolaan dana BOS.
Sementara itu, Ketua SAPA Fauzan Adami menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan dari APBK harus dipertanggungjawabkan secara terbuka karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan masa depan generasi daerah. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan anggaran.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, JASA Desak Bupati Evaluasi Kadis
Soroti Temuan BPK RI, SAPA Ajukan Permohonan Informasi Anggaran Pendidikan Bireuen 2025
Mengenai hal itu, Bupati Bireuen hingga kini belum memberikan tanggapan terkait temuan BPK RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tengah menjadi sorotan publik.
Sikap membisu ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, terlebih sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Muslim, juga tidak merespons berbagai kritik publik maupun upaya konfirmasi dari media.
Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Bupati Bireuen dan Kepala Dinas Pendidikan, mulai dari klarifikasi terhadap hasil audit BPK, langkah evaluasi yang akan diambil, hingga isu yang berkembang di tengah publik, hingga kini tidak mendapatkan jawaban.
BACA JUGA:
Ada Apa? Bupati Bireuen Bungkam Soal Temuan Masalah di Dinas Pendidikan yang Dipimpin Keluarganya
Kadis Bungkam Saat Masalah Dinas Pendidikan Bireuen Dibongkar Publik
Sebelumnya, mantan Panglima Daerah III GAM wilayah Batee Iliek Sufri Daud alias Boing juga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut temuan audit tersebut dan menelusuri seluruh penggunaan anggaran pendidikan tahun 2025.
BACA JUGA:
Mantan Pangda GAM Boing Desak APH Usut Temuan di Dinas Pendidikan Bireuen
“Temuan BPK jangan dianggap hal biasa. Itu harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih jauh, dan jika ada penyimpangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Boing. (Nadar)
