Bireuen/liputaninvestigasi.com- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 p...
Bireuen/liputaninvestigasi.com- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen. JASA menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti, termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan.
Ketua JASA, Tgk. Mauliadi, menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi Bireuen. Oleh karena itu, jabatan Kepala Dinas harus diisi oleh figur yang kompeten, profesional, dan mampu bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.
“BPK menemukan honorarium tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan yang telah dibayar penuh, serta paving block tanpa spesifikasi teknis jelas. Ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan pengawasan internal di Dinas Pendidikan,” ujar Tgk. Mauliadi, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, jika pengelolaan kegiatan di internal dinas saja masih ditemukan berbagai permasalahan, maka hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan terhadap sekolah-sekolah, termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sepele, karena berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, hal tersebut juga dinilai dapat berdampak pada citra dan efektivitas kepemimpinan Bupati Bireuen dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Dinas Pendidikan adalah sektor fundamental. Jika pengelolaannya tidak maksimal, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas, terutama generasi Bireuen. Jangan sampai terjadi salah penempatan pejabat yang justru menghambat kemajuan sektor pendidikan,” tegasnya.
BACA JUGA:
JASA meminta Bupati Bireuen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas Pendidikan. Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan jabatan strategis diisi oleh sosok yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Bupati perlu memastikan bahwa Dinas Pendidikan dipimpin oleh figur yang benar-benar kompeten, mampu bekerja profesional, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pendidikan. Ini penting agar ke depan tidak lagi terjadi temuan serupa dan kualitas pelayanan pendidikan dapat meningkat,” pungkas Tgk. Mauliadi.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, termasuk pembayaran honorarium kegiatan kursus dan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume pada pekerjaan gedung dan bangunan yang telah dibayar penuh namun tidak sesuai kondisi fisik.
BACA JUGA:
Pengadaan Paving Block Rp2,54 Miliar Disdikbud Bireuen Jadi Temuan BPK, Spesifikasi Tak Sesuai SNI
Selain itu, BPK juga menemukan persoalan dalam 16 paket pekerjaan pemasangan paving block dan penataan halaman sekolah senilai Rp2,54 miliar. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui belum menetapkan spesifikasi teknis mutu paving block sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dokumen perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
BPK menegaskan bahwa penetapan spesifikasi teknis penting untuk menjamin kualitas pekerjaan dan efisiensi anggaran. Temuan tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan jasa konstruksi.
Aktivis Bireuen Tuih Alkhair menilai temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal dinas dan kegagalan Bupati Mukhlis dalam menempatkan kepala dinas yang mampu menjalankan tugas secara maksimal, meskipun yang bersangkutan merupakan keluarga sendiri. Karena itu, ia meminta Bupati mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Muslim.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, Aktivis Sebut Bukti Gagalnya Kepemimpinan Bupati dan Desak Copot Kadis
“Jabatan publik bukan soal kedekatan keluarga, tapi kinerja. APBK adalah uang rakyat, pejabat wajib profesional, dan kritik publik wajar agar kesalahan tidak terus berulang,” tegas Tuih. (Nadar/Taufiq).
