Bireuen/liputaninvestigasi.com- Aktivis Bireuen, Tuih Alkhair, menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemerik...
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Aktivis Bireuen, Tuih Alkhair, menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai bukti gagalnya Bupati Bireuen dalam menempatkan kepala dinas yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
Menurutnya, temuan tersebut sangat serius karena menyangkut sektor pendidikan yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi daerah.
BPK mengungkap sejumlah permasalahan, di antaranya pembayaran honorarium kegiatan kursus dan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan. Pada belanja modal gedung dan bangunan juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan, di mana pekerjaan telah dibayarkan penuh namun secara fisik tidak sesuai di lapangan.
Selain itu, sejumlah paket pekerjaan pemasangan paving block tidak menetapkan spesifikasi teknis sesuai ketentuan. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu pekerjaan dan membuka ruang pemborosan anggaran.
Menurut Tuih, temuan tersebut menunjukkan persoalan mendasar dalam perencanaan dan pengawasan internal dinas. “Jika dari hasil uji petik saja sudah banyak temuan, itu menandakan sistem pengawasan tidak berjalan maksimal. Ini menjadi catatan serius bagi kepemimpinan Bupati,” ujarnya. Rabu (25/2/2026)
Ia menegaskan bahwa persoalan tata kelola yang terus muncul tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Bupati sebagai kepala daerah. Karena itu, sudah saatnya Bupati Bireuen mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun yang bersangkutan merupakan keluarga sendiri.
“Jabatan publik bukan soal kedekatan atau hubungan keluarga. Jika kinerja tidak mampu dan terus muncul temuan, maka harus dievaluasi bahkan dicopot,” tegasnya.
BACA JUGA:
Pengadaan Paving Block Rp2,54 Miliar Disdikbud Bireuen Jadi Temuan BPK, Spesifikasi Tak Sesuai SNI
Tuih juga menegaskan bahwa APBK adalah uang rakyat dan setiap pejabat digaji untuk bekerja secara profesional serta bertanggung jawab. Karena itu, tidak mungkin masyarakat hanya diam ketika berbagai persoalan terus muncul. Kritik publik adalah hal yang wajar agar kesalahan yang sama tidak terus berulang dan tidak mewariskan kegagalan, terlebih jika menyangkut masa depan pendidikan generasi Bireuen.
“Ini baru beberapa item yang diperiksa BPK, tetapi sudah banyak ditemukan persoalan. Bagaimana dengan seluruh kegiatan lainnya, termasuk peran Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah dan pengelolaan Dana BOS? Evaluasi harus dilakukan secara objektif. Jangan sampai kepentingan keluarga diutamakan daripada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (nadar)
