liputaninvestigasi.com – Bupati Bireuen hingga kini belum memberikan tanggapan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (B...
liputaninvestigasi.com – Bupati Bireuen hingga kini belum memberikan tanggapan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang tengah menjadi sorotan publik. Senin (9/3/2026).
Sikap membisu Bupati Bireuen ini menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Muslim, juga tidak memberikan respons terhadap berbagai kritik publik maupun konfirmasi media terkait persoalan dan temuan di dinas yang dipimpinnya.
Perbedaan sikap Bupati Bireuen dalam menyikapi persoalan di lingkungan pemerintahannya kini menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, Bupati Bireuen sempat viral di media sosial setelah terlihat memarahi Kepala Dinas Kesehatan bahkan mengancam akan mencopot jabatannya. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar luas dan menjadi perbincangan di media sosial.
Namun dalam kasus temuan di Dinas Pendidikan, sikap tegas tersebut belum terlihat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah sikap berbeda itu berkaitan dengan isu hubungan keluarga antara Kepala Dinas Pendidikan, Muslim, dengan Bupati Bireuen,?
BACA JUGA:
Wartawan media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Bireuen melalui pesan WhatsApp sejak 3 Maret 2026. Namun hingga kini belum ada respons yang diberikan, meskipun pesan konfirmasi telah dikirimkan sebanyak tiga kali.
Dalam pesan tersebut, wartawan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait temuan BPK serta kritik publik terhadap pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
Pertanyaan tersebut di antaranya terkait penilaian publik bahwa temuan BPK menunjukkan lemahnya pengawasan di Dinas Pendidikan, bahkan muncul desakan agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen dicopot dari jabatannya.
Wartawan juga meminta penjelasan apakah Bupati akan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan menyusul temuan BPK tersebut.
Selain itu, Bupati dimintai klarifikasi terkait isu hubungan keluarga antara Muslim dan Bupati Mukhlis. Wartawan juga menanyakan apakah hubungan keluarga tersebut memengaruhi keputusan Bupati dalam mempertahankan atau mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan.
Tak hanya itu, Bupati juga dimintai penjelasan mengenai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menindaklanjuti temuan BPK serta upaya memastikan pengelolaan Dinas Pendidikan berjalan profesional, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Bupati Bireuen belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Redaksi media ini tetap membuka ruang bagi Bupati Bireuen untuk memberikan klarifikasi. Jika tanggapan resmi disampaikan, redaksi siap memuatnya kembali.
BACA JUGA:
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, termasuk pembayaran honorarium kegiatan kursus dan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume pada pekerjaan gedung dan bangunan yang telah dibayar penuh namun tidak sesuai kondisi fisik.
Selain itu, BPK juga menemukan persoalan dalam 16 paket pekerjaan pemasangan paving block dan penataan halaman sekolah senilai Rp2,54 miliar. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui belum menetapkan spesifikasi teknis mutu paving block sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dokumen perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
BPK menegaskan bahwa penetapan spesifikasi teknis penting untuk menjamin kualitas pekerjaan dan efisiensi anggaran. Temuan tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan jasa konstruksi.
Mengenai persoalan temuan tersebut turut mengundang perhatian berbagai pihak, di antaranya aktivis Tuih Alkhair, Ketua JASA Tgk. Mauliadi, serta Ketua SAPA Fauzan Adami. Mereka menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mencerminkan lemahnya kinerja dan pengawasan internal dinas, sehingga meminta Bupati Bireuen melakukan evaluasi.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, Aktivis Sebut Bukti Gagalnya Kepemimpinan Bupati dan Desak Copot Kadis
Aktivis Tuih Alkhair menegaskan, banyaknya temuan meski baru sebatas uji petik menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola dinas. Ia meminta Bupati Bireuen bersikap objektif dan tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan jabatan publik.
Menurutnya, kepala dinas yang kinerjanya bermasalah dan terus menimbulkan temuan harus dievaluasi bahkan dicopot. “Jabatan publik bukan soal kedekatan atau hubungan keluarga. Jika tidak mampu bekerja dengan baik, maka harus dievaluasi dan dicopot,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua JASA, Tgk. Mauliadi, yang meminta Bupati Bireuen segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan agar dipimpin figur yang kompeten dan profesional, karena lemahnya pengelolaan internal dikhawatirkan berdampak pada pengawasan sekolah dan pengelolaan dana BOS.
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh penting dilakukan demi menjaga kualitas tata kelola pendidikan, pelayanan publik, serta masa depan generasi Bireuen.
BACA JUGA:
Sedangkan Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai bahwa sektor pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai urusan administratif belaka. Setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menyangkut langsung kualitas pendidikan dan masa depan generasi daerah, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
BACA JUGA:
“Ketika pengelolaan anggaran pendidikan bermasalah, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada mutu layanan pendidikan dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan publik dan penegakan hukum harus hadir secara tegas,” pintanya. (Nadar)
