liputaninvestigasi.com - Pj Bupati Aulia Sofyan dan Kejaksaan Negeri Bireuen diminta mengusut tuntas kasus temuan BPK terhadap kelebihan bay...
liputaninvestigasi.com - Pj Bupati Aulia Sofyan dan Kejaksaan Negeri Bireuen diminta mengusut tuntas kasus temuan BPK terhadap kelebihan bayar dan kekurangan volume pekerjaan. Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian.
"Pj Bupati harus mengusut semua temuan BPK dan menindaklanjuti ke pihak penegak hukum," katanya kepada media ini, Senin 21 November 2022.
Permintaan aktivis anti korupsi tersebut menanggapi media ini terkait temuan BPK di sejumlah SKPK, salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen.
BACA JUGA:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan ada 19 proyek kekurangan volume pada Dinas tersebut. Daerah pun berpotensi merugi karena kelebihan membayar pada rekanan mencapai ratusan juta.
Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bireuen Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2021.
Menurut Alfian, kelebihan membayar disebabkan tidak tertib administrasi, biasanya BPK merekomendasikan kepada instansi terkait agar mengembalikan uang tersebut ke kas daerah dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 60 hari.
"Jika tidak dibayar dalam waktu ditetapkan, BPK ada kewenangan melaporkan kepada pihak penegak hukum," katanya.
Sedangkan terkait kekurangan volume pekerjaan, biasanya ada rekomendasi BPK, itu harus dilakukan pengusutan karena sudah menjadi temuan. Berbeda dengan kelebihan bayar, hanya cukup mengembalikan uang ke kas daerah.
"Jika tidak sesuai dengan spek, terdapat kekurangan volume akan menyebabkan bangunan kurang berkualitas, ini harus dibongkar tidak bisa diperbaiki karena dikhawatirkan tidak layak digunakan," tegasnya.
BACA JUGA:
Alfian meminta Kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK tersebut dengan melibatkan pihak tehnik dari Kampus untuk melihat apakah kontruksi bangunan tersebut layak atau tidak.
"Aceh rawan gempa, bangunan kekurangan spek itu sangat berbahaya untuk digunanakan, temuan itu harus ditindaklanjuti pihak penegak hukum dan segera memastikan apakah ada potensi pidana korupsi apa tidak," katanya.
MaTA menilai, akhir - akhir ini banyak ditemukan di Aceh bangunan yang tidak sesuai spek dan kurang berkualitas. Seperti kasus robohnya Rumah Sakit Regional Aceh Tengah, saat ini Polda Aceh menggandeng tenaga ahli dari Unsyiah dan Unimal untuk melihat apakah beton yang dibangun sudah sesuai dengan kontruksi yang ditetapkan apa tidak.
"Begitu juga temuan BPK yang terjadi di Kabupaten Bireuen, pembangunan kekurangan volume dan tidak berkualitas harus diusut karena menjadi temuan hukum, tidak bisa diperbaiki, tetapi harus dibongkar karena bisa jadi tidak layak bangunan tersebut digunakan," tambahnya.
BACA JUGA:
MaTA berharap Pj Bupati Bireuen mengusut semua temuan BPK dan ditindaklanjuti, terutama secara administrasi, artinya memastikan apakah uang kelebihan bayar sudah dikembalikan, jika belum harus ditagih.
Terkait temuan BPK yang bersifat kualitas bangunanya rendah, perlu didorong aparat penegak hukum dalam hal ini MaTA merekomendasikan Kejaksaan.
"Jadi itu yang perlu dilakukan, Pj bupati harus berani untuk mendorong ini, apalagi Pj tidak ada beban politik dan ini momentum bagaimana kedatangan mereka benar-benar memperbaiki atas kesalahan masa lalu," demikian kata koordinatir MaTA Alfian.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan 19 proyek kekurangan volume pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen. Daerah pun berpotensi merugi karena kelebihan membayar pada rekanan mencapai Rp 344, 7 juta.
Kejadian tersebut dianggap tidak sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi pada pasal 29.
Kemudian peraturan presiden (perpres) Nomor 12 Tahun 2021 dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 4 butir a, pasal 7 Ayat (1) butir f, dan pasal 27 ayat (6) butir b.
Kekurangan volume pekerjaan dan menyebabkan kelebihan bayar disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen, Al Muttaqin S Pd MPd, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga tidak optimal dalam mengendalikan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Selain itu, PPTK Disdikbud Bireuen dinilai kurang cermat dalam melakukan perhitungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
BPK merekomendasikan Bupati Bireuen agar memerintahkan Kepala Disdikbud Selaku PA untuk melakukan langkah - langkah perbaikan dan memproses kelebihan pembayaran terhadap 19 paket pekerjaan sebesar Rp.334.742.453,21 dan menyetorkan ke kas daerah.
Penulis: Fauzan A
