liputaninvestigasi.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan sedikitnya 19 proyek kekurangan volume pada Dinas Pendi...
liputaninvestigasi.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan sedikitnya 19 proyek kekurangan volume pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen. Jumat 18 November 2022.
Daerah pun berpotensi merugi karena kelebihan membayar pada rekanan mencapai Rp 344, 7 juta.
Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bireuen Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2021.
Dilihat liputaninvestigasi.com, dari 19 proyek kekurangan volume tersebut, yaitu proyek rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Juli dengan anggaran mencapai Rp. 1.139.792.000 dikerjakan oleh CV LD.
Kekurangan volume diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik yang dilakukan bersama pejabat pelaksaan teknis kegiatan (PPTK), penyedia jasa, dan konsultan. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp. 54,5 juta
Kemudian Proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 1 Peudada, dengan kontrak Rp 1 miliar dilaksanakan oleh CV KJ. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp. 32,9 juta.
Selanjutnya proyek rehabilitasi ruang tata usaha SMP Negeri 1 Peudada, dengan kontrak Rp 295,5 juta dikerjakan CV MB. Terbukti kekurangan volume hingga menyebabkan kekurangan bayar mencapai Rp.6,2 juta.
BACA JUGA:
Terkait Pengalihan Terdakwa Korupsi, MaTA Pertanyakan Eksitensi dan Moralitas Hakim
Kemudian proyek rehabilitasi ruang perpustakaan SMP Negeri 2 Makmur dengan kontrak Rp283,1 juta dikerjakan CV AP. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp20,1 juta.
Selanjutnya proyek rehabilitasi ruang guru SMP Negeri 2 Simpang Mamplam dengan anggran mencapai Rp.289,3 juta dikerjakan CV CC. Kekurangan volume pekerjaan hingga terjadi kelebihan bayar mencapai Rp.22,5 juta.
Dan kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Simpang Mamplam. Nilai kontrak Rp 500 juta dikerjakan oleh CV BPU. Kelebihan bayar mencapai Rp4,7 juta.
Kemudian proyek rehabilitasi ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Kuta Blang, anggaran Rp 280,4 juta, dikerjakan CV FI. kelebihan bayar mencapai Rp.10 juta.
Selanjutnya proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 3 Simpang Mamplam, jumlah kontrak mencapai Rp 503,6 juta, dikerjakan CV KP. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp.5 juta.
BACA JUGA:
Gigih Berantas Korupsi, YARA Berikan Penghargaan untuk Kejari Aceh Utara
Kemudian terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 16 juta pada kegiatan rehabilitasi ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMP Negeri 3 Simpang Mamplam, dengan pagu anggaran Rp. 315,5 juta, dikerjakan oleh CV BU.
Seterusnya pada proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 1 Bireuen, dengan kontrak Rp 1,2 miliar dikerjakan oleh CV AE. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp.21,8 juta.
Selanjutnya, proyek rehabilitasi ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Jangka, dengan pagu anggaran Rp. 283,7 juta, dikerjakan CV AB. Kelebihan bayar mencapai Rp. 10,9 juta.
Dan proyek rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMP Negeri 1 Jangka. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp.12,5 juta, dikerjakan CV TS dengan pagu anggaran mencapai Rp. 292,4 juta.
Kekurangan volume juga terjadi pada proyek rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Jangka. Kelebihan bayar mencapai Rp. 17,2 juta, dikerjakan oleh CV DD dengan kontrak Rp. 835,2 juta.
BACA JUGA:
Terkait PJ Bupati Bireuen Cakap Tak Sesuai Bikin, Begini Tanggapan Kabag Prokopim
Seterusnya pada proyek rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri 1 Peudada, dengan pagu anggaran mencapai Rp. 283 juta, dikerjakan CV AM. Kelebihan bayar mencapai Rp.8,4 juta.
Dan kelebihan bayar Rp10,5 juta pada proyek rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri 1 Peudada, dikerjakan oleh CV BKF dengan pagu anggaran Rp.328,1 juta.
Selanjutnya proyek rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri Makmur, dengan pagu anggaran Rp.310,3 juta, dikerjakan CV KF. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp. 12,9 juta.
Kemudian kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Makmur, kelebihan bayar Rp 7,6 juta, dikerjakan CV K, dengan pagu anggaran mencapai Rp.287,2 juta.
Dan proyek rehabilitasi ruang guru SMP Negeri 2 Peusangan dengan pagu anggaran Rp.285,9 juta, dikerjakan CV BB. Terjadi kelebihan bayar mencapai Rp.22,3 juta.
BACA JUGA:
Miris!, Bantuan untuk Masyarakat Miskin Simeulue Terancam Gagal, Diduga Pokja Tidak Bekerja
Selanjutnya, terjadi kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Peusangan, kelebihan bayar Rp. 47,7 juta, dikerjakan oleh CV LK dengan pagu anggaran mencapai Rp.837 juta.
Atas kejadian kekurangan volume tersebut hingga menyebabkan kelebihan bayar pada 19 proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen dianggap tidak sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi pada pasal 29.
Kemudian peraturan presiden (perpres) Nomor 12 Tahun 2021 dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 4 butir a, pasal 7 Ayat (1) butir f, dan pasal 27 ayat (6) butir b.
Hal itu disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen, Al Muttaqin S Pd MPd, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga tidak optimal dalam mengendalikan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Terjadi kekurangan volume pekerjaan hingga menyebabkan kelebihan bayar kepada rekanan disebabkan PPTK Disdikbud Bireuen dibawah pimpinan Kadis Al Muttaqin dinilai kurang cermat dalam melakukan perhitungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
BPK merekomendasikan Bupati Bireuen agar memerintahkan Kepala Disdikbud Selaku PA untuk melakukan langkah - langkah perbaikan dan memproses kelebihan pembayaran terhadap 19 paket pekerjaan sebesar Rp.334.742.453,21 dan menyetorkan ke kas daerah.
Penulis: Pimpinan Redaksi Fauzan A
