liputaninvestigasi.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Bireuen untuk segera menuntaskan penanganan kas...
Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, SH, menegaskan bahwa sebelumnya pihak Polres Bireuen telah menyampaikan dalam konferensi pers tahun 2024 bahwa kasus dugaan korupsi pada salah satu dinas di Bireuen, yakni Disporapar, sedang dalam proses penanganan.
Namun, hingga saat ini tidak ada informasi lanjutan yang disampaikan kepada publik, meskipun telah terjadi pergantian pimpinan di Polres Bireuen.
“Pada tahun 2024 sudah disampaikan secara resmi bahwa kasus ini sedang ditangani, tetapi sampai sekarang tidak ada perkembangan yang jelas. Bahkan setelah Kapolres berganti, publik tidak pernah mendapatkan update resmi terkait status perkara ini,” ujar Ishak, Kamis (4/6/2026).
BACA JUGA:
SAPA menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait komitmen penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di daerah.
Ishak menegaskan bahwa Kapolres Bireuen harus menjadikan perkara ini sebagai atensi serius dan segera memastikan kejelasan penanganan kasus hingga tuntas.
"Kapolres AKBP Tuschad harus menunjukkan komitmen tegas bahwa kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Ini harus menjadi atensi serius Polres Bireuen karena selama ini publik menilai penanganan kasus korupsi di Bireuen masih belum memberikan hasil yang nyata,” tegasnya.
BACA JUGA:
Menurut SAPA, lambannya kejelasan penanganan kasus tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Bireuen belum berjalan optimal.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa kasus-kasus korupsi di Bireuen mandul dan tidak ada yang benar-benar diproses sampai tuntas. Ini sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” lanjut Ishak.
BACA JUGA:
SAPA juga meminta Polres Bireuen untuk lebih transparan kepada publik terkait perkembangan penyidikan, termasuk sejauh mana proses pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, serta status hukum perkara tersebut.
“Publik berhak tahu sejauh mana progresnya. Keterbukaan informasi adalah bagian dari akuntabilitas penegakan hukum,” tutup Ishak.
