liputaninvestigasi.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen hingga kini belum memberikan tanggapan atas konfirmasi ya...
liputaninvestigasi.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen hingga kini belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan media ini terkait polemik ribuan tenaga paruh waktu yang mengaku telah menerima Surat Keputusan (SK) penugasan, namun tidak memperoleh gaji.
Konfirmasi tersebut dikirimkan oleh wartawan liputaninvestigasi.com melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi, 12 Maret 2026, guna memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait berbagai persoalan yang disampaikan para tenaga paruh waktu.
Namun hingga berita ini diturunkan, Pj Sekda Bireuen, Hanafiah, belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan media ini. Jumat (13/3/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, media ini meminta penjelasan terkait sejumlah hal mendasar menyangkut kebijakan pemerintah daerah terhadap tenaga paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah terkait jumlah tenaga paruh waktu yang disebut mencapai sekitar 5.548 orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1.330 orang yang disebut menerima gaji sekitar Rp550.000 per bulan, sementara lebih dari 4.000 orang lainnya disebut memiliki SK penugasan namun tidak mendapatkan gaji.
Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai dasar kebijakan pemerintah daerah yang tetap menerbitkan SK penugasan kepada tenaga paruh waktu tanpa disertai kepastian pembayaran gaji.
Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan sekaligus kekecewaan di kalangan tenaga paruh waktu yang selama ini menjalankan tugas di sejumlah instansi pemerintahan.
Selain itu, media ini juga meminta penjelasan terkait pengelompokan status tenaga paruh waktu yang oleh pemerintah daerah disebut sebagai tenaga kontrak, tenaga pendukung, maupun kategori lainnya. Para tenaga paruh waktu mempertanyakan dasar pengelompokan tersebut, karena mereka menilai status mereka pada dasarnya sama sebagai tenaga paruh waktu.
Media ini juga mengonfirmasi informasi yang berkembang dari pertemuan antara pihak pemerintah daerah dengan para tenaga paruh waktu sehari sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tenaga paruh waktu menyebutkan bahwa mereka diminta untuk mengundurkan diri apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji mereka.
Selain itu, media ini turut mempertanyakan perbandingan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan daerah lain, seperti Kabupaten Aceh Utara, yang menurut informasi masih memberikan gaji kepada tenaga paruh waktu meskipun dalam jumlah terbatas.
Media ini juga meminta penjelasan apakah Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki rencana kebijakan atau langkah solusi ke depan guna memberikan kepastian status maupun kesejahteraan bagi ribuan tenaga paruh waktu tersebut.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, Pj Sekda Bireuen Hanafiah belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media ini. Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait polemik tersebut.
Seperti diketahui, ribuan tenaga paruh waktu di Kabupaten Bireuen mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah terkait gaji. Pasalnya, sebagian besar dari mereka mengaku menerima Surat Keputusan (SK) penugasan, namun tidak mendapatkan gaji sama sekali.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan para tenaga paruh waktu hingga mereka mendatangi Kantor Bupati Bireuen untuk meminta penjelasan. Namun, mereka mengaku tidak mendapatkan solusi yang jelas dari pihak pemerintah daerah.
“Kami semua statusnya sama sebagai tenaga paruh waktu. Tapi kenapa gaji kami dibedakan, bahkan ada yang tidak digaji sama sekali meskipun sudah diberikan SK?” ujar salah satu perwakilan tenaga paruh waktu tersebut.
BACA JUGA:
Para tenaga paruh waktu berharap pemerintah daerah dapat memberikan keadilan dan kejelasan terkait nasib mereka ke depan. (Taufiq)
