liputaninvestigasi.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Muslim, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait temuan ...
liputaninvestigasi.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Muslim, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2025. Kamis (5/3/2026).
Media ini telah mengirimkan permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp sejak 26 Februari 2025, termasuk konfirmasi lanjutan (kedua). Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan.
Konfirmasi tersebut menyangkut temuan serius BPK RI, di antaranya dugaan pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah kegiatan dan paket pekerjaan yang telah dibayarkan penuh.
Wartawan media ini juga meminta penjelasan terkait penyebab temuan, langkah pengembalian kerugian daerah, efektivitas pengawasan internal, hingga kemungkinan sanksi dan blacklist terhadap rekanan. Namun seluruh pertanyaan tersebut tidak dijawab.
Sesuai prinsip jurnalistik dan hak jawab, media tetap membuka ruang klarifikasi apabila Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bersedia memberikan pernyataan resmi di kemudian hari.
BACA JUGA:
Seperti diketahui, persoalan temuan tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen turut mengundang perhatian berbagai pihak, di antaranya aktivis Tuih Alkhair, Ketua JASA Tgk. Mauliadi, serta Ketua SAPA Fauzan Adami. Mereka menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mencerminkan lemahnya kinerja dan pengawasan internal dinas, sehingga meminta Bupati Bireuen melakukan evaluasi.
Aktivis Tuih Alkhair menegaskan, banyaknya temuan meski baru sebatas uji petik menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola dinas. Ia meminta Bupati Bireuen bersikap objektif dan tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan jabatan publik.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, Aktivis Sebut Bukti Gagalnya Kepemimpinan Bupati dan Desak Copot Kadis
Menurutnya, kepala dinas yang kinerjanya bermasalah dan terus menimbulkan temuan harus dievaluasi bahkan dicopot. “Jabatan publik bukan soal kedekatan atau hubungan keluarga. Jika tidak mampu bekerja dengan baik, maka harus dievaluasi dan dicopot,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua JASA, Tgk. Mauliadi, yang meminta Bupati Bireuen segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan agar dipimpin figur yang kompeten dan profesional, karena lemahnya pengelolaan internal dikhawatirkan berdampak pada pengawasan sekolah dan pengelolaan dana BOS.
BACA JUGA:
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh penting dilakukan demi menjaga kualitas tata kelola pendidikan, pelayanan publik, serta masa depan generasi Bireuen.
Sedangkan Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai bahwa sektor pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai urusan administratif belaka. Setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menyangkut langsung kualitas pendidikan dan masa depan generasi daerah, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
BACA JUGA:
“Ketika pengelolaan anggaran pendidikan bermasalah, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada mutu layanan pendidikan dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan publik dan penegakan hukum harus hadir secara tegas,” pintanya.
