liputaninvestigasi.com - Publik saat ini sangat dihebohkan dengan persoalan JKA. Pasalnya, program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ak...
liputaninvestigasi.com - Publik saat ini sangat dihebohkan dengan persoalan JKA. Pasalnya, program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan dihentikan oleh pemerintah Aceh mulai 1 April 2022.
Banyak pihak menentang dan menolak JKA dihapuskan, karena selama ini program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Aceh untuk berobat. Seharusnya banyak program lain yang kurang tepat yang harus dievaluasi bukan JKA yang harus dihentikan.
Akademisi Dr. Amri, SE,M.Si juga mengaku tidak setuju jika program JKA tersebut dihentikan, karena program itu sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh selama ini, dan program kesehatan seharusnya yang diutamakan bukan dihilangkan.
"Saya tidak sepakat jika JKA mau dihapuskan, karena program itu sangat dibutuhkan rakyat Aceh, JKA salah satu program yang sangat diharapkan masyarakat, dan ini juga janji kampanye Irwandi-Nova, kok malah mau dihapuskan, seharusnya semakin diprioritaskan," katanya kepada media ini, Kamis 17 Maret 2022.
BACA JUGA:
Terkait JKA Dihentikan, Nasir Djamil: Nova Harus Meninggalkan Legacy, Bukan yang Sudah Ada Dihapus
Karena berbicara kesehatan, kata Dr Amri, sesuai dengan Undang - Undang adalah program yang harus diutamakan dan diprioritaskan, baik pusat maupun daerah, JKA adalah bidang kesehatan Aceh yang harus dijaga dan dipertahankan agar masyarakat mendapat kemudahan untuk berobat.
Sesuai Undang - Undang, baik APBN, APBA dan APBK, Pemerintah pusat maupun daerah harus menganggarkan 20% untuk kesehatan dan 20% untuk pendidikan, sehingga tidak ada alasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dihentikan.
"Jika alasan devisit anggaran, ini tidak masuk akal, seharusnya program lain yang harus dievaluasi, bukan JKA yang benar-benar untuk kepentingan rakyat yang harus dihapuskan," tegasnya.
BACA JUGA:
JKA Perjuangan Partai Aceh, Muallem Minta Ketua DPRA Dipertahankan
Pengamat ekonomi USK Banda Aceh itu berharap, Pemerintah tidak membuat persoalan baru di Aceh, mengingat Aceh saat ini banyak problem, seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan kesulitan ekonomi, jika JKA dihentikan sangat besar dampaknya yang dirasakan masyarakat Aceh.
"Kita berharap pemerintah mengevaluasi program yang tidak tepat sehingga program JKA tetap bisa dilanjutkan demi masyarakat dan rakyat Aceh," demikian kata akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK Banda Aceh, Dr Amri, SE, M.Si.
BACA JUGA:
Penulis: Fauzan Pimpinan Redaksi
