liputaninvestigasi.com - Muzakir manaf atau yang akrab disapa Muallem memerintahkan kepada Ketua DPRA yang baru Saiful Bahri agar setelah di...
liputaninvestigasi.com - Muzakir manaf atau yang akrab disapa Muallem memerintahkan kepada Ketua DPRA yang baru Saiful Bahri agar setelah dilantik mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Menurut Muallem, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 september 2009 lalu, kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua dewan penasehat Partai Aceh.
"Tugas pertama yang harus dijalankan Ketua DPRA yang baru adalah mempertahankan JKA, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh," kata Mualem. Kamis 17 Maret 2022.
Lebih jauh Muallem menyebutkan, perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat di lounching pada tanggal 1 Juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA adalah perjuangan yang sangat berat.
Kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar Rp450 milyar.
Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yg melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak bahkan Pemerintah pusat dikemuadian hari mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran JKN (jaminan Kesehatan Nasional) pada tanggal 1 Januari 2014.
"Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat," kata Mantan Wakil Gubernur Aceh tersebut.
BACA JUGA:
Terkait JKA Dihentikan, Nasir Djamil: Nova Harus Meninggalkan Legacy, Bukan yang Sudah Ada Dihapus
Muallem juga mengatakan, seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan.
Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA harus membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut.
Mualem menegaskan, kepada Ketua DPRA yang baru ini, juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seluruh anggota koalisi Aceh bermartabat.
"Kita akan terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini," demikian tegas Muallem.
BACA JUGA: