liputaninvestigasi.com - Anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah SE,MSM dari Fraksi Juang Bersama, kepada media ini, Selasa 10 Agustus 2021 m...
liputaninvestigasi.com - Anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah SE,MSM dari Fraksi Juang Bersama, kepada media ini, Selasa 10 Agustus 2021 mengaku telah menyinggung terkait masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen.
Hal itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen dalam Sidang Paripurna kemaren, Senin 9 Agustus 2021 di Gedung dewan setempat.
Faisal berharap agar Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani, SH, M.Si, membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Pemerintah, DPRK, Polres, Kejaksaan dan pihak Pengadilan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen.
Untuk membentuk Tim Gabungan tersebut perlu anggaran, oleh karena itu Fraksi Juang Bersama mengharapkan kepada Bupati agar menganggarkan anggaran tersebut di perubahan ini.
Kenapa Tim Gabungan ini perlu dibentuk?. Menurut Faisal supaya semua elemen bekerja untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bireuen agar Bireuen semakin mandiri.
BACA JUGA:
Diduga Proyek Asal Jadi, Mobil Pengangkut Minyak Jadi Korban
Saat ditanya kenapa dengan PAD, apakah selama dipimpin Muzakkar PAD Bireuen tidak semakin lebih baik?, Faisal mengaku sudah baik, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki.
"Menurut saya sudah baik, akan tetapi menurut hemat saya masih banyak kebocoran yang perlu diperbaiki, " katanya.
Demikian juga saat disinggung apakah selama ini tidak ada gebrakan pemerintah untuk meningkatkan PAD?. Anggota DPRK Bireuen dari Partai Gerindra itu mengaku ada, tetapi belum maksimal.
"Ada, tapi belum maksimal. Kalau pemerintah sendiri yang bergerak, banyak oknum dibelakang layar yang membuat pengusaha berbuat curang, sehingga pemerintah daerah tidak bisa sendiri, harus dilibatkan semua pemangku kepentingan Kabupaten ini, kalau benar-benar kita mau memperbaiki, " tegasnya.
Menurut Faisal Hasballah, pemerintah belum memiliki pola dalam hal ini, bagusnya ada diskusi public yang diadakan oleh pihak LSM atau pihak lainnya dengan mengundang semua stackholder di Kabupaten Bireuen dari diskusi tersebut akan lahir sebuah pola atau acuan memungut PAD.
Kata Faisal, jangan menyalahkan siapapun untuk memperbaiki masalah ini, semua harus serius menjadikan Bireuen sebagai Kabupaten yang lebih mandiri dari kabupaten lain, dimana ada kebocoran mari sama-sama menutupnya.
"Pasti dalam hal ini ada pihak yang terusik, karena ladang bisnis mereka terganggu, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita lakukan pembiaran. Kalau kita mau tutup mata ya silahkan, yang jelas akan lahir gayus-gayus di Kabupaten Bireuen yang lebih bringas dan berani, " tegasnya.
Lebih jauh Faisal mengatakan, masalah objek pajak Sarang Burung Walet, Sewa Tanah Bangunan Pemda, Galian C dan lain sebagainya, jika ini maksimal untuk memungut pajak, tidak ada kebocoran tentunya akan meningkat PAD yang lebih besar.
Anggota DPRK dari Dapil Bireuen 2 itu yakin apabila pemerintah daerah serius melibat Forkompinda dan LSM serta Wartawan dalam hal ini pasti kebocoran bisa diminimalisir. Menurutnya, pasti ada pemikiran baru dan formasi baru dalam hal pencegahan kebocoran PAD di Bireuen.
BACA JUGA:
Persoalan Aceh Termiskin Kesalahan Nova?, Ini Pandangan Pengamat Ekonomi
Mengenai kebocoran PAD, Faisal menyebutkan, salah satunya cara pengambilan pajak galian C yang masih secara estimasi dilakukan oleh pihak Dinas BKKAD melalui Bidang Pendapatan, jika pengusaha galian C jujur berapa kubit dalam sebulan mereka produksikan maka berapa pajak yang harus mereka bayar.
Begitu juga dengan sarang burung, berapa rumah atau bangunan produksi sarang burung berapa kilo setiap bangunan tersebut menghasilkan setiap panen. "Kita ini harus melihat dari hulu ke hilir, mulai dari proses perizinan sampai berapa mereka bayar pajak atau restribusi, " kata Faisal.
Demikian juga mengenai sewa tanah dan bangunan Pemda Bireuen, harus diperbaharui agar kepada penyewa membayar dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar sekarang. Dan mengenai parkir, seperti BLUD Fauziah dan tempat keramaian lainnya, yang layak dipungut parkir harus dibuat portal tersistem komputerisasi yang memadai.
"Semua itu butuh dana atau anggaran, sistem dan pasukan yang kuat. Kalau mau banyak uang bermodal dong sama seperti orang dagang, " demikian pinta anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah SE,MSM dari Partai Gerindra.
Penulis: Pimpinan Redaksi Fauzan
