BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Diduga salah satu proyek milyaran di Kabupaten Bireuen adalah milik Muklis yang merupakan adik Bupati Sa...
BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Diduga salah satu proyek milyaran di Kabupaten Bireuen adalah milik Muklis yang merupakan adik Bupati Saifannur sendiri, hal itu diungkapkan beberapa sumber kepada media ini, baik dari pihak rekanan maupun dari salah satu pihak dinas PUPR Kabupaten Bireuen.
Proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu Kecamatan Simpang Mamplam (otsus) sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.621.080.000 yang saat ini sudah mulai dikerjakan.
Seperti diketahui, proyek milyaran itu adalah salah satu kegiatan yang saat ini menjadi gugatan pihak kontraktor ke PTUN Banda Aceh karena diduga pemenangan proyek tersebut adanya kongkalikong antara pejabat dengan pihak tertentu yang ingin melahab semua proyek di Kabupaten Bireuen.
BACA JUGA:
Diduga Adanya Kongkalikong dan Permainan, Pokja PUPR Bireuen Digugat oleh 3 Kontraktor ke PTUN Banda Aceh
2 Tahun Kepemimpinan Saifannur Kontraktor Mengeluh, Diduga Adanya Kongkalikong Pejabat, Kepala Inspektorat : Itu Tidak Ada
Pemenangan proyek milyaran tersebut, apakah memang kebetulan yang menang adalah pihak rekanan yang diduga merupakan adik Bupati Bireuen sendiri atau ada indikasi permainan, kongkalikong yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga proyek itu hanya bisa dikuasai dan dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu?
Terkait hal itu, Muklis membantah, bahkan adik Bupati Saifannur tersebut mengaku tidak tahu mengenai proyek itu, karena yang menang bukan perusahaannya, "saya tidak ada urusan dengan proyek itu, karena itu bukan proyek saya," katanya kepada media ini melalui telepon seluler. Rabu (4/9/2019) malam.
Saat disinggung terkait adanya kongkalikong, dilakukan secara sistematis dan terstruktur, Muklis menyebutkan sudah seperti pemilu, biasanya sistematis dan terstruktur itu di Undang-Undang Pemilu," kalage bak pemilu," ungkapnya dengan nada ketawa
Menurut Muklis, disaat dirinya ada kegiatan maka disangkutpautkan karena keluarga Bupati, adik Bupati, namun baginya hal itu biasa, padahal tidak ada urusan apapun dengan itu, "saya ini main proyek bukan pada masa Bupati Saifannur, sudah lama saya menjadi kontraktor bahkan pekerjaan saya lebih besar, lebih banyak disaat bukan Bupati Saifannur, namun dikaitkan karena adik Bupati, keluarga Bupati, itu tidak ada urusan, saya profesional, alat berat saya lengkap, kantor jelas," tegasnya
"Saya jadi kontraktor tahun 2000, Bupati Saifannur baru kemaren, jadi jangan dikait-kaitkanlah," tutupnya
BACA JUGA:
Proyek Milyaran di Bireuen Diduga Tidak Ada Pemasangan Papan Informasi
Sebanyak 3 Proyek Milyaran yang Digugat oleh 3 Kontraktor ke PTUN Banda Aceh, Apakah Milik Keluarga Bupati Bireuen, Ini Kata Kadis PUPR
Aktivis Minta Pihak Penegak Hukum Turun Tangan Terkait Masalah Dugaan Kongkalikong Pemenangan Proyek di Bireuen
Seperti diketahui, ada 3 proyek yang digugat oleh 3 kontraktor ke PTUN Banda Aceh adalah kegiatan proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagob Kecamatan Simpang Mamplam sumber anggaran APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.1,740.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Ratana Kontruksi.
Kedua, kegiatan proyek Peningkatan Saluran Pembuang Daerah Irigasi Peuraden Kecamatan Juli-Lancok Kecamatan Kuala tahap II yang bersumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.4.912.500.000 dimenangkan oleh CV. Mega Karya.
Sedangkan yang ketiga, kegiatan proyek Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu Kecamatan Simpang Mamplam (otsus) sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.621.080.000 dimenangkan oleh CV. Alif Perkasa.
Pokja PUPR I Bireuen digugat oleh 3 kontraktor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, karena diduga adanya permainan dan kongkalikong pihak berwenang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahab semua proyek di Kabupaten Bireuen.
Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka melakukan gugatan terhadap Pokja PUPT I tahun 2019 karena atas kesewenang-wenangnya menggugurkan perusahaannya.
Para kontraktor akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Bireuen.
Kontraktor di Bireuen mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada, artinya tidak mungkin bisa menang karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.
Hal senada juga diungkapkan pihak rekanan CV. Ernora Zuriba, dasar mereka menggugat karena jawaban sanggah tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan sebagai aturan main dari lelang tersebut, hanya cari-cari alasan untuk menjawab.
Menurut mereka, PTUN adalah langkah terakhir dari para kontraktor untuk mencari keadilan, maka permasalahan itu sudah didaftarkan gugatannya oleh para rekanan kepada PTUN Banda Aceh.
Penulis: Pimpinan Redaksi Fauzan
