
liputaninvestigasi.com – Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Bireuen, Khairul Amri, S.H., CPM, menegaskan bahwa dugaan kekerasan terhadap seorang siswi MIN 53 Bireuen oleh wali kelasnya harus ditangani secara serius dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Khairul meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, apabila dugaan tindak pidana terbukti melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan hanya karena pelakunya seorang pendidik. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan jabatan, profesi, maupun kedudukan seseorang,” kata Khairul. Jumat (9/10/2026).
Ia menilai dugaan pemukulan terhadap siswi yang disebut terjadi pada 13 April 2026 di Gampong Krueng Baro, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, merupakan persoalan serius yang harus mengutamakan perlindungan hak anak dan penegakan hukum.
Menurutnya, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik untuk menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, alasan mendisiplinkan atau mendidik siswa tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan yang terbukti melanggar hukum.
Khairul menegaskan, penghormatan terhadap profesi guru tidak berarti memberikan kekebalan hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran. Guru memiliki peran penting dalam membina generasi bangsa, tetapi tugas tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika pendidikan dan hak-hak peserta didik.
“Guru adalah pendidik yang harus kita hormati. Namun, apabila terdapat dugaan kekerasan, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif. Kita tidak boleh menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan, tetapi kita juga tidak boleh menganggap remeh dugaan kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Soroti Aksi Solidaritas Guru
Selain menyoroti proses hukum, Khairul turut menanggapi aksi solidaritas sejumlah guru di Alun-Alun Kota Bireuen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan solidaritas. Namun, kegiatan tersebut hendaknya tetap menghormati hak anak serta tidak mengintervensi independensi proses hukum.
Menurutnya, solidaritas terhadap sesama profesi seharusnya berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan upaya mengungkap fakta yang sebenarnya.
“Solidaritas profesi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai mengaburkan persoalan utama, yaitu memastikan kebenaran fakta dan memberikan perlindungan kepada anak. Biarkan proses hukum berjalan secara objektif dan independen,” katanya.
Khairul berharap Pengadilan Negeri Bireuen dapat memeriksa perkara tersebut secara cermat dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menekankan bahwa proses penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan sosial, intimidasi, atau kehilangan rasa aman akibat perkara yang sedang berjalan. Anak harus mendapatkan perlindungan. Negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi,” tambahnya.
Dorong Evaluasi Perlindungan Anak di Madrasah
Lebih lanjut, Khairul meminta Kementerian Agama, pihak madrasah, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Ia menilai penguatan disiplin positif, pembinaan tenaga pendidik, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Sebagai organisasi pelajar, PC IPNU Bireuen memandang perlindungan anak sebagai bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
“Ini bukan persoalan mempertentangkan guru dengan murid. Ini persoalan penegakan hukum dan tanggung jawab bersama. Guru harus dihormati, tetapi hak anak juga harus dilindungi. Apabila seseorang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Khairul mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari tindakan intimidasi terhadap korban maupun pihak lain yang terlibat dalam proses hukum.
Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, memastikan korban memperoleh perlindungan, serta menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
PC IPNU Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk mendukung perlindungan anak, penegakan hukum yang adil, dan terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik.










