
liputaninvestigasi.com – Penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam tahapan penanganan bencana, sementara pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Kondisi tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh yang berlangsung di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan yang dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, Taufik menjelaskan bahwa dari 17 kabupaten/kota yang masih dalam penanganan, lima daerah berstatus siaga darurat, empat daerah berstatus darurat, dan delapan daerah lainnya memasuki masa transisi darurat.
Sementara itu, Nagan Raya dan Aceh Besar telah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah proses pemulihan tersebut, Aceh kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Berdasarkan data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak banjir. Sebanyak 844 jiwa dari 265 kepala keluarga masih harus mengungsi.
Banjir melanda empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sejumlah rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam, sedangkan kondisi di Aceh Selatan sebagian telah surut. Dampak banjir di Bireuen masih dalam pendataan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tingkat provinsi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Taufik menyebutkan, pemerintah terus memperkuat pemantauan wilayah rawan bencana, koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan BPBA, serta menyiapkan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, logistik, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
Pemulihan Infrastruktur Belum Sepenuhnya Tuntas
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur selama satu tahun penanganan bencana.
Berdasarkan data per 18 November 2026, pemulihan jalan nasional telah mencapai 100 persen atau seluruh 46 ruas terdampak kembali berfungsi. Jalan daerah mencapai 94,32 persen, dengan 1.545 dari 1.638 ruas telah kembali fungsional.
Untuk jembatan nasional, pemulihan juga telah mencapai 100 persen, yakni 23 dari 23 unit. Namun, kondisi berbeda terjadi pada jembatan daerah. Dari 655 unit terdampak, baru 386 unit yang kembali berfungsi atau sekitar 58,93 persen.
Pekerjaan normalisasi sungai dan muara juga masih membutuhkan perhatian serius. Dari target 31 sungai, baru 10 sungai yang selesai dinormalisasi atau 32,26 persen. Sementara normalisasi muara baru mencapai dua dari 23 muara atau 8,70 persen.
Pembangunan sumur bor juga belum mencapai target. Realisasinya baru 920 dari 1.434 unit atau 64,16 persen. Adapun pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen, yakni 54 dari target 72 unit.
Bantuan Masyarakat Hampir Seluruhnya Tersalurkan
Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah melaporkan realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup (Jadup) 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen.
Bantuan perbaikan rumah mencakup 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang, dengan total anggaran mencapai Rp653,70 miliar.
Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan sepenuhnya kepada 18.422 rekening penerima.
Di sektor ekonomi masyarakat, dari 127 pasar rakyat yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sektor pertanian juga mengalami dampak cukup besar. Bencana tercatat merusak 57.171 hektare lahan sawah di 19 kabupaten/kota. Dari target pemulihan 31.464 hektare, sebanyak 24.322 hektare telah selesai dipulihkan atau mencapai 77,30 persen.
Adapun sektor kelautan dan perikanan mencatat dampak terhadap 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.
Anggaran Rp2,12 Triliun Telah Direalisasikan
Untuk infrastruktur dasar dan utilitas, Safrizal menyampaikan bahwa layanan kelistrikan telah pulih 100 persen. Seluruh 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 BTS juga telah kembali berfungsi.
Dalam perkembangan bantuan sosial, realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 mencapai 99,2 persen atau sekitar Rp2,12 triliun dari total pagu Rp2,14 triliun.
Pemerintah memastikan masyarakat yang belum menerima bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, maupun bantuan stimulan ekonomi tetap akan dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.
Dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, sejumlah agenda strategis turut dibahas. Di antaranya penyempurnaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap, serta keberlanjutan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Meski sejumlah sektor telah menunjukkan capaian tinggi, pekerjaan pemulihan masih menyisakan tantangan, terutama pada jembatan daerah, normalisasi sungai dan muara, serta penyediaan fasilitas dasar.
Pemerintah diharapkan terus memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, sehingga masyarakat terdampak tidak hanya memperoleh bantuan sementara, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Pemulihan Aceh belum selesai. Pengawasan terhadap realisasi anggaran, kualitas pembangunan, dan ketepatan sasaran bantuan tetap menjadi bagian penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan masyarakat. []










