Dugaan Penipuan Rp370 Juta, Nama Anggota DPR RI Ilham Pangestu Disebut dalam Pengakuan Pelapor

liputaninvestigasi.com – Dugaan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp370 juta yang dialami Sarbini mulai menjadi sorotan. Kasus tersebut kini berkaitan dengan dua wilayah hukum, yakni Polres Bireuen dan Polres Aceh Utara. Sarbini bersama kuasa hukumnya mendesak aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum dan mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam perkara ini, nama anggota DPR RI dari Partai Golkar, H. Ilham Pangestu, turut disebut dalam kronologi pengakuan Sarbini terkait permintaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan kepentingan kampanye dan pemenangan politik.

Namun, penyebutan nama tersebut masih berdasarkan keterangan pelapor dan belum merupakan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan pihak yang bersangkutan.

Kepada wartawan LiputanInvestigasi.com, Rabu (18/11/2026), Sarbini didampingi kuasa hukumnya, H. Khairil Fadri Basri, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa total uang yang telah diserahkan mencapai Rp370 juta. Dari jumlah tersebut, Rp170 juta telah dilaporkan secara resmi ke Polres Bireuen, sedangkan Rp200 juta lainnya berkaitan dengan penyerahan uang di kantor pemenangan di Lhoksukon, Aceh Utara, yang menurut Sarbini belum dibuatkan laporan polisi tersendiri.

Rp170 Juta Dilaporkan ke Polres Bireuen

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/225/VII/2026/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, laporan Sarbini diterima Polres Bireuen pada Selasa, 7 Juli 2026, sekitar pukul 16.22 WIB.

Dalam kronologi laporan tersebut, terdapat tiga kali penyerahan uang dengan total Rp170 juta.

Pertama, pada 20 Desember 2023, Sarbini mengaku menyerahkan uang sebesar Rp40 juta setelah dihubungi seseorang bernama Mukhlis. Menurut pengakuan pelapor, komunikasi tersebut menyebutkan bahwa tim pemenangan H. Ilham Pangestu membutuhkan dana untuk kepentingan pemenangan dan kampanye.

Kedua, pada 18 April 2024, Sarbini mengaku menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada Misbahuddin. Penyerahan tersebut, berdasarkan kronologi yang disampaikan, berkaitan dengan kebutuhan biaya pembangunan satu unit rumah serta kesepakatan pemberian imbalan.

Ketiga, pada 20 Agustus 2024, Sarbini kembali mentransfer uang sebesar Rp30 juta ke rekening atas nama Misbahuddin. Sebelumnya, pada 18 Agustus 2024, Misbahuddin disebut menghubungi Sarbini dan menyampaikan bahwa dirinya sedang bersama H. Ilham Pangestu serta membutuhkan dana untuk kepentingan kampanye.

Dari ketiga transaksi tersebut, total uang yang tercantum dalam laporan Polres Bireuen mencapai Rp170 juta.

Tambahan Rp200 Juta di Lhoksukon, Total Kerugian Rp370 Juta

Persoalan tidak berhenti pada laporan di Polres Bireuen. Sarbini juga mengungkapkan adanya penyerahan uang tambahan sebesar Rp200 juta di kantor pemenangan H. Ilham Pangestu di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Menurut Sarbini, uang tersebut merupakan bagian dari keseluruhan dana yang telah diserahkannya dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Ia menegaskan bahwa Rp200 juta tersebut belum dilaporkan secara tersendiri ke Polres Aceh Utara.

“Kalau ditotalkan, seluruh uang yang saya serahkan mencapai Rp370 juta. Sebesar Rp170 juta berkaitan dengan laporan di Polres Bireuen, sedangkan Rp200 juta lainnya saya serahkan di kantor pemenangan Ilham Pangestu di Lhoksukon. Yang Rp200 juta ini belum kami laporkan secara tersendiri ke Polres Aceh Utara,” ungkap Sarbini.

Sarbini berharap aparat kepolisian dapat menelusuri seluruh rangkaian transaksi, termasuk siapa yang meminta, menerima, menggunakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.

“Saya berharap uang yang menjadi hak saya dapat dipertanggungjawabkan dan persoalan ini mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum,” harapnya.

Kuasa Hukum: Jangan Biarkan Pelapor Terus Mencari Kepastian Sendiri

Sementara itu, kuasa hukum Sarbini, H. Khairil Fadri Basri, S.H., M.H., meminta Polres Bireuen memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikan kliennya.

Menurut Khairil, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal uang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Ia menjelaskan bahwa uang yang diserahkan kliennya merupakan modal yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, berdasarkan keterangan kliennya, dana tersebut hingga kini belum kembali sebagaimana yang diharapkan.

“Klien kami mengharapkan uang tersebut bisa memberikan keuntungan dan penambahan nilai sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi kenyataannya, modal yang diserahkan justru belum kembali. Ini tentu menjadi persoalan serius bagi klien kami,” ujar Khairil.

Ia juga meminta penyidik memberikan informasi perkembangan perkara secara berkala agar pelapor tidak harus terus mendatangi kepolisian hanya untuk mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditangani.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa secepatnya menangani pengaduan masyarakat. Paling tidak ada progres dan perkembangan yang jelas. Jangan sampai pelapor harus terus mencari penyidik dan bertanya sendiri mengenai perkembangan kasusnya,” tegasnya.

Khairil menambahkan, pihaknya memahami penyidik memiliki tugas dan tanggung jawab lain. Namun, komunikasi dan pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelapor merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Polres Bireuen Sudah Terbitkan SP2HP

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi LiputanInvestigasi.com, Satreskrim Polres Bireuen telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 10 Juli 2026.

Surat bernomor B/759/VII/RES.1.11/2026/Reskrim tersebut ditujukan kepada Sarbini selaku pelapor.

Dalam surat itu, Satreskrim Polres Bireuen menyampaikan telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penipuan dengan modus permintaan uang yang dikaitkan dengan kebutuhan dana kampanye.

Penyidik juga menguraikan dugaan janji pemberian proyek apabila calon yang disebut dalam laporan terpilih, serta pengembalian dana sebesar Rp170 juta.

Selanjutnya, penyidik menyampaikan rencana melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi untuk kepentingan kelanjutan penyelidikan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Terbitnya SP2HP tersebut menunjukkan bahwa pelapor telah menerima pemberitahuan tertulis mengenai perkembangan awal penanganan laporan. Namun, pelapor dan kuasa hukumnya masih mengharapkan adanya perkembangan lanjutan yang jelas.

Polisi Diharapkan Telusuri Seluruh Aliran Dana

Dengan nilai uang yang disebut mencapai Rp370 juta dan melibatkan penyerahan dana di dua wilayah hukum, penelusuran secara menyeluruh dinilai penting.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengklarifikasi seluruh pihak yang disebut dalam kronologi, memeriksa bukti transaksi, menelusuri aliran dana, serta memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Kejelasan penanganan perkara juga diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat, terlebih karena nama seorang anggota DPR RI turut disebut dalam keterangan pelapor.

Redaksi Membuka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari H. Ilham Pangestu, Mukhlis, T.M. Isa, maupun Misbahuddin terkait penyebutan nama dan uraian dalam keterangan pelapor.

Redaksi LiputanInvestigasi.com membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan Sarbini, kuasa hukumnya, serta dokumen laporan dan SP2HP yang diperoleh redaksi. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Taufiq Gandapura)

Tag: