Lima Kader Golkar Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Pokir Rp1,2 Miliar, Ketua DPD Mukhlis Diam

liputaninvestigasi.com – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bireuen, Mukhlis, diam terkait pemeriksaan lima kader Partai Golkar oleh penyidik Polres Bireuen dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga olahraga Tahun Anggaran 2022 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

Kasus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRK tersebut kini menjadi perhatian publik. Pasalnya, sejumlah anggota dewan, baik mantan maupun yang masih aktif, telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Lima kader Golkar yang telah menjalani pemeriksaan terdiri dari dua mantan anggota DPRK Bireuen, yakni Rosmani dan Teuku Muhammad Mubaraq, serta tiga anggota DPRK aktif dari Fraksi Golkar, yaitu Taufiq Ridha, M. Amin, dan Fajri Fauzan.

BACA JUGA:

Tiga Anggota DPRK Golkar Diperiksa, Polisi Dalami Aliran Pokir Rp1,2 milyar

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam proses pengusulan hingga pelaksanaan pengadaan alat peraga olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, sikap Ketua DPD Partai Golkar Bireuen, Mukhlis, turut menjadi perhatian. Sebagai pimpinan partai yang menaungi para kader tersebut, Mukhlis dinilai perlu menyampaikan sikap dan penjelasan kepada masyarakat mengenai komitmen organisasi dalam mendukung proses penegakan hukum. Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, media ini telah berupaya mengonfirmasi Mukhlis pada 13 November 2026 melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Media ini kembali membuka ruang konfirmasi terkait sejumlah hal penting, di antaranya apakah Mukhlis telah meminta klarifikasi langsung kepada para kadernya, bagaimana sikap internal partai menyikapi pemeriksaan tersebut, serta langkah organisasi dalam memastikan komitmen terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi.

Partai politik juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kader yang menjalani proses hukum tetap menghormati mekanisme penyidikan. Tidak boleh ada upaya menghalangi, mengintervensi, ataupun melindungi siapa pun apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:

Usai Kabid Olahraga Ditahan, Lima Anggota DPRK Bireuen Segera Diperiksa

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bireuen, AKP Dedy Miswar, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan merupakan bagian dari pengembangan perkara tersebut.

“Dalam kasus tersebut ada 10 anggota dewan, termasuk lima anggota yang sudah tidak aktif dan semua sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Bireuen,” ujarnya.

Penyidik saat ini masih mendalami keterlibatan dan peran masing-masing pihak yang berkaitan dengan pengusulan maupun pelaksanaan program pengadaan alat peraga olahraga tersebut. Kepolisian juga membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.

Dalam perkara ini, dugaan kerugian keuangan daerah diperkirakan mencapai Rp500 juta dari total anggaran pengadaan sekitar Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBK Bireuen melalui Pokir DPRK.

BACA JUGA:

Anggota DPRK Bireuen dari PAS dan PA Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Sebelumnya, Polres Bireuen telah menahan Akmal Fajri pada 9 Oktober 2026. Ia merupakan mantan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bireuen yang diduga terlibat dalam praktik penggelembungan harga atau mark-up pengadaan alat peraga olahraga.

Perkembangan penyidikan ini menempatkan penggunaan anggaran Pokir DPRK dalam sorotan. Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat.

BACA JUGA:

Tiga Kali Berganti Kapolres, Eks Kabid Olahraga Bireuen Akmal Fajri Ditahan

Publik juga menunggu sikap tegas Partai Golkar Bireuen. Sebab, persoalan ini bukan semata menyangkut pemeriksaan sejumlah kader, melainkan juga menyangkut tanggung jawab politik, integritas partai, serta kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dalam mengelola anggaran publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Mukhlis selaku Ketua Partai Golkar Bireuen belum memberikan tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi yang bersangkutan dalam pemberitaan selanjutnya. (Nadar)

Tag: