Sebelas Bulan Pascabanjir, Jadup Tahap II di Bireuen Tak Kunjung Cair

Foto: ilustrasi google

liputaninvestigasi.com- Sebelas bulan setelah banjir melanda Kabupaten Bireuen, penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) tahap II dan bantuan perabot rumah tangga masih menyisakban persoalan. Sejumlah warga terdampak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng mengaku belum menerima bantuan tersebut hingga Senin (19/10/2026).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penyaluran bantuan bagi masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan setelah bencana.

Salah seorang warga Peusangan Siblah Krueng mengaku kecewa karena bantuan yang dinantikan hampir setahun belum juga diterima. Padahal, menurut dia, sebagian warga terdampak lainnya telah menerima bantuan beberapa bulan lalu.

“Sudah hampir setahun pascabanjir, sampai saat ini belum saya terima uang jadup dan perabot rumah tangga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, warga yang menunggu pencairan tahap II sebelumnya telah menjalani verifikasi ulang pada Juni dan Juli 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi bantuan tersebut.

“Hingga kini tidak ada kabar apa-apa,” katanya.

Warga tersebut mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menuntaskan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak banjir. Ia menilai, pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan berbagai kegiatan dan capaian melalui media sosial, tetapi juga memastikan bantuan yang menjadi hak warga dapat disalurkan secepat mungkin sesuai ketentuan.

Kekecewaan itu semakin terasa karena persoalan bantuan tersebut, menurut dia, telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Aceh pada Kamis (6/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir, termasuk di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Namun, warga mengaku belum memperoleh kabar terbaru mengenai penyelesaian persoalan yang mereka sampaikan.

“Masyarakat telah menyampaikan apa yang dialami selama ini kepada Wakil Presiden. Namun, sampai saat ini belum ada kabar baik dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kita selalu disuruh menunggu, tetapi sampai kapan? Apakah sampai terjadi banjir kembali?” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan untuk bersabar. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan penyaluran, kendala yang dihadapi, serta waktu penyelesaian agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Warga itu juga menyoroti pernyataan Bupati Bireuen dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang digelar di Aula Kantor Camat Peusangan pada 8 Februari 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhullah.

Dalam video yang disebut beredar viral di media sosial kala itu, Bupati Bireuen menyampaikan tantangan kepada pemerintah daerah lain untuk belajar mengenai penanganan bencana.

“Sekarang saya tanya sama Wakil Gubernur Aceh hari ini, daerah mana yang paling hebat dari Bireuen sekarang, kita mau belajar. Jadi jangan ngomong bahasa bodoh tiap hari, selalu adu domba orang,” demikian pernyataan yang dikutip warga tersebut.

Bagi warga, pernyataan itu semestinya diikuti dengan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang masih menunggu bantuan dasar pascabencana.

Ia membandingkan kondisi di Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara yang, berdasarkan informasi yang dibacanya di media sosial, telah menyalurkan bantuan jadup tahap II pada April dan Agustus 2026.

“Kalau Aceh Utara sudah menyalurkan jadup tahap II, kenapa kita tidak belajar dari kabupaten tetangga?” katanya.

Perbandingan tersebut, menurut dia, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan mengapa penyaluran bantuan di Bireuen masih belum tuntas.

Meski demikian, perbedaan jadwal penyaluran antardaerah perlu dilihat berdasarkan tahapan verifikasi, jumlah penerima, serta mekanisme pencairan masing-masing. Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi yang jelas agar masyarakat mengetahui penyebab keterlambatan dan langkah penyelesaiannya.

Di tengah kritiknya, warga tersebut tetap mengapresiasi langkah Bupati Bireuen dalam menangani persoalan infrastruktur dan genangan air, termasuk perbaikan jalan, saluran drainase, serta penanganan banjir di sejumlah desa.

 

Ia secara khusus menyoroti pengerahan empat unit ekskavator untuk menangani banjir di Desa Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, pada Jumat (16/10/2026), sebagaimana disebutkannya.

“Kita juga mengapresiasi langkah sigap Bupati Bireuen dalam penanganan infrastruktur, seperti pengerahan empat ekskavator saat penanganan banjir di Desa Pante Karya,” ujarnya.

Namun, menurut dia, penanganan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial merupakan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah. Perbaikan jalan dan drainase penting untuk mengurangi risiko banjir, sedangkan bantuan jadup dan perabot rumah tangga dibutuhkan warga untuk mendukung pemulihan kehidupan mereka.

Karena itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen segera memberikan penjelasan terbuka mengenai status bantuan jadup tahap II dan bantuan perabot rumah tangga, termasuk hasil verifikasi ulang pada Juni dan Juli 2026.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen mengenai penyebab keterlambatan Jadup. (Nadar)

Tag: