Wantimpres Disorot, SAPA Pertanyakan Efisiensi Anggaran dan Regenerasi Kepemimpinan

liputaninvestigasi.com – Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 menuai sorotan. Kabid Hukum Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Ishak, S.H., menilai komposisi Wantimpres perlu dikaji dari sisi efektivitas, efisiensi anggaran negara, serta regenerasi kepemimpinan.

Ishak mengatakan, jumlah anggota Wantimpres yang cukup besar perlu menjadi perhatian karena pembiayaan lembaga tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pemerintah juga perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

“Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini kita melihat Wantimpres yang sangat gemuk. Tentu ini menjadi pertanyaan besar karena seluruh pembiayaan lembaga tersebut bersumber dari APBN. Di sisi lain, kita sedang berbicara mengenai efisiensi anggaran dan masa depan generasi muda,” ujar Ishak, Senin (5/10/2026).

Ia menilai pengalaman para tokoh senior tetap penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namun, regenerasi kepemimpinan juga harus menjadi perhatian agar generasi muda memiliki kesempatan berkontribusi dalam ruang-ruang strategis pemerintahan.

“Pengalaman itu penting, tetapi negara juga membutuhkan energi, gagasan baru, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta keberanian generasi muda. Jangan sampai generasi muda hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.

Soroti Peran BLK

Ishak kemudian menyinggung keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini menjadi salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Menurutnya, negara telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada generasi muda agar memiliki kemampuan memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Sejak Indonesia merdeka, melalui berbagai Balai Latihan Kerja, ribuan bahkan jutaan anak muda telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan. Mereka dilatih menjadi tenaga yang ahli di berbagai bidang. Tetapi kalau setelah mereka selesai dilatih justru tidak diberikan ruang untuk berkembang, lalu untuk apa kita membangun BLK?” kata Ishak.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia harus diikuti kebijakan yang membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, termasuk dalam ruang-ruang strategis pemerintahan.

“Kalau negara terus mengatakan generasi muda adalah masa depan bangsa, maka harus dibuktikan dengan memberikan ruang. Jangan hanya melatih mereka di BLK, memberikan sertifikat dan keterampilan, tetapi ketika ada kesempatan untuk masuk dalam sistem pemerintahan, yang muncul justru orang-orang yang sudah lanjut usia,” ujarnya.

Senior Tetap Penting, Regenerasi Harus Berjalan

Ishak menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan peran generasi senior.

Menurutnya, para tokoh senior tetap memiliki posisi penting sebagai sumber pengalaman, penasihat dan mentor bagi generasi berikutnya.

Namun, regenerasi harus dilakukan secara lebih serius sehingga terdapat keseimbangan antara pengalaman generasi senior dengan energi, gagasan dan inovasi generasi muda.

“Senior tetap kita hormati. Mereka punya pengalaman dan sejarah panjang dalam membangun bangsa. Tetapi generasi muda juga harus diberi kesempatan. Jangan sampai seluruh posisi strategis hanya berputar di kalangan orang-orang yang sama,” katanya.

Ishak berharap pemerintah memastikan kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pembangunan manusia dan regenerasi kepemimpinan.

“Negara ini tidak kekurangan anak muda pintar. Yang kita persoalkan adalah ruang untuk mereka. Kalau BLK terus mencetak tenaga muda terampil tetapi negara sendiri tidak memberikan ruang kepada mereka, maka ada yang salah dalam sistem regenerasi kita,” pungkasnya.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan terkait lembaga-lembaga negara dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, pembiayaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Ishak, setiap penggunaan APBN perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia dan masa depan Indonesia.

Tag: