Kejati Aceh Raih Penghargaan dari Menteri ATR/BPN atas Penanganan Mafia Tanah

liputaninvestigasi.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Kepala Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh yang hadir sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

Pada tahun 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia.

Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.

Nusron juga menegaskan pentingnya meningkatkan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan optimal.

Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan intensitas kolaborasi agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kapolri. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui sinergi lintas lembaga.

Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh guna meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan.

Tag: