
liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan Aceh.
Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Sejumlah agenda penting menjadi pembahasan, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, persoalan bendera Aceh, status dan keberadaan Blang Padang, hingga perkembangan situasi terkini di Tanah Rencong.
Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Mualem menilai dana tersebut perlu terus diperjuangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Selain itu, persoalan bendera Aceh turut disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan perhatian dan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat.
Mualem juga membahas status dan keberadaan Blang Padang yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian agar dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan keberlanjutan perdamaian Aceh. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga situasi kondusif agar pembangunan daerah berjalan dengan baik.
“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, komunikasi dengan pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia.
“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” tutupnya.










