
liputaninvestigasi.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (DPP GBN) menetapkan tiga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GBN Provinsi Aceh sebagai langkah transisi kepemimpinan sekaligus mempersiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP GBN Nomor 006 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Ketua DPW GBN Provinsi Aceh, tertanggal 23 September 2026.
Tiga nama yang ditetapkan sebagai Plt Ketua DPW GBN Aceh yakni Dr. Tgk. Muhammad Yus, Dra. Naimah Hasan, MA, dan Dr (Can) Kurniawan S, S.H., LL.M.
Ketiganya kemudian menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar DPW GBN Aceh pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Dr. Tgk. Muhammad Yus mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari konsolidasi internal untuk mempersiapkan pelaksanaan Muswil dalam rangka memilih Ketua DPW GBN Aceh untuk periode lima tahun berikutnya.
“Penerbitan SK Pelaksana Tugas merupakan langkah organisatoris untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan dan memastikan keberlangsungan fungsi kelembagaan DPW GBN Provinsi Aceh,” kata Muhammad Yus.
Menurutnya, kepengurusan sebelumnya telah berakhir masa jabatannya dan secara organisatoris memasuki status demisioner. Karena itu, diperlukan mekanisme transisional agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi tetap berjalan tertib, efektif, dan berkesinambungan.
Sementara itu, Dra. Naimah Hasan, MA, menjelaskan bahwa SK Plt merupakan instrumen administratif yang menjembatani masa transisi antara berakhirnya kepengurusan sebelumnya dengan terbentuknya kepengurusan definitif.
“Keberadaan instrumen tersebut relevan untuk mencegah stagnasi organisatoris, ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan, serta terhambatnya pengambilan keputusan yang diperlukan bagi keberlangsungan aktivitas organisasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP GBN Marsda (Purn) TNI Amirullah Amin dan Sekretaris Jenderal DPP GBN Ega Sarkis, S.Sos.I.
Dari perspektif tata kelola organisasi, Drs. H. Azwar Umri menilai penetapan Plt perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, akuntabilitas, legitimasi kewenangan, dan keteraturan prosedural.
Menurutnya, legitimasi Plt tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan mengisi kekosongan kepengurusan, tetapi juga harus memperhatikan kewenangan pihak yang menerbitkan keputusan, kesesuaian dengan AD/ART serta peraturan organisasi, dan batas kewenangan yang diberikan.
“Hal ini penting agar tindakan organisatoris selama masa transisi tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Azwar.
Sementara Drs. Ilyas Yacob menilai keberadaan kepemimpinan sementara tidak sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan secara formal, tetapi juga menjaga stabilitas kelembagaan dan kesinambungan tata kelola organisasi selama proses konsolidasi menuju kepengurusan definitif.
Hal senada disampaikan Dr (Can) Kurniawan S, S.H., LL.M. Ia menegaskan, keberadaan Plt idealnya tidak berhenti pada pemulihan administrasi organisasi, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat konsolidasi internal, mempersiapkan regenerasi kepemimpinan, serta membentuk kepengurusan definitif melalui mekanisme demokratis dan transparan.
“Keberadaan Plt dapat berfungsi sebagai mekanisme transisi kelembagaan yang menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan yang akan dibentuk pada tahap berikutnya,” ujar Kurniawan.
Mayor TNI (Purn) Ilyas Thaib menambahkan, SK Plt tersebut menjadi landasan organisatoris untuk mempersiapkan pelaksanaan Muswil.
Menurutnya, Muswil merupakan forum konstitusional organisasi untuk memilih Ketua DPW GBN Aceh periode lima tahun berikutnya sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan.
“Keberadaan SK tersebut tidak hanya menjamin kesinambungan kepemimpinan selama masa transisi, tetapi juga memberikan landasan organisatoris bagi pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara tertib, demokratis, dan akuntabel, sepanjang sesuai AD/ART serta peraturan organisasi,” katanya.
Sejumlah pengurus dan unsur DPW GBN Aceh juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan konsolidasi dan Muswil.
Hj. Marliah Usman dan Dra. Lailisma Sofyati mengimbau seluruh jajaran pengurus berpartisipasi aktif mendukung tugas para Plt, khususnya dalam mempersiapkan dan menyukseskan Muswil sebagai forum pengambilan keputusan organisasi di tingkat wilayah.
Sementara Cut Intan Arifah, S.E. dan Alimuddin, S.Pdi menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan wujud demokrasi internal organisasi yang harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi organisasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur.
Dukungan serupa disampaikan Samsul Bahri dan Jufriadi, S.Pdi., M.Si. Keduanya menilai Muswil merupakan instrumen fundamental bagi pergantian kepemimpinan secara demokratis sekaligus mekanisme konstitusional untuk menjaga kesinambungan tata kelola organisasi.
Syahiruddin, S.E., M.Si dan Aidaswin, BBA juga menyatakan optimistis tiga Plt Ketua DPW GBN Aceh mampu menjalankan mandat DPP GBN, terutama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Muswil untuk memilih Ketua DPW GBN Aceh periode lima tahun berikutnya.
Dengan diterbitkannya SK tersebut dan dimulainya konsolidasi internal, DPW GBN Aceh kini memasuki tahapan transisi kepemimpinan yang diarahkan pada pembentukan kepengurusan definitif melalui Muswil sesuai ketentuan organisasi.










