Gerindra Minta APBK Banda Aceh 2027 Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat

liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS).

Gerindra menegaskan, perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak nyata, terutama melalui program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi Gerindra menilai belanja daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal, harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat. Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap sektor pelayanan dasar.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan kualitas jalan kota dan pemerataan infrastruktur publik, perbaikan serta normalisasi drainase untuk mengatasi banjir dan genangan, pengelolaan kebersihan kota, penanganan sampah, serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Selain itu, distribusi air bersih diminta berjalan lancar dan menjangkau seluruh wilayah secara merata hingga ke pelosok gampong. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan persoalan sosial juga harus menjadi prioritas pemerintah kota.

Gerindra turut mendorong agar alokasi belanja daerah lebih banyak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sektor pariwisata, Fraksi Gerindra meminta pemerintah kota meningkatkan perawatan objek wisata andalan, termasuk PLTD Apung. Menurut Gerindra, pembenahan infrastruktur dan fasilitas objek wisata dapat meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Seluruh aspek pelayanan dasar tersebut harus tetap menjadi prioritas utama anggaran demi mewujudkan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, berkualitas, dan merata,” kata Mehran Gara R.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta kesesuaian antara rencana belanja dan perencanaan pembangunan yang telah disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan pelayanan dasar, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota Banda Aceh serius mendukung Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bentuk sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Gerindra, program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi berbasis kerakyatan.

Namun, hingga saat ini pembangunan fisik KDMP dinilai belum merata di 90 gampong di Banda Aceh. Karena itu, pemerintah kota didesak segera mencari solusi konkret bagi gampong yang belum memiliki lahan agar pembangunan KDMP dapat direalisasikan di seluruh wilayah.

Gerindra menilai keberadaan KDMP sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan elpiji dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menekankan bahwa seluruh perencanaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah kota juga diminta memperbaiki perencanaan kas dan pengendalian belanja agar setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

“Estimasi belanja daerah harus disesuaikan secara akurat dengan pendapatan riil yang akan diterima,” ujar Mehran Gara R.

Fraksi Gerindra berharap penyusunan APBK Banda Aceh 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tag: