
liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh menyoroti tingginya ketergantungan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Raqan APBK) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, pada sidang paripurna, Selasa (10/11/2026), Demokrat meminta pemerintah kota memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa membebani masyarakat dengan pungutan baru.
Fraksi Demokrat mencatat, pendapatan daerah dalam proyeksi APBK 2027 mencapai Rp1.351.204.741.633 atau sekitar Rp1,35 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan Rp82.646.246.505 atau 5,76 persen dibandingkan tahun 2026.
Penurunan tersebut dinilai tidak terlepas dari kebijakan efisiensi dana transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, pendapatan transfer masih mendominasi sebesar 58,20 persen, sedangkan kontribusi PAD baru berkisar 28,37 persen.
“Kondisi ini rentan terhadap guncangan fiskal dan berpotensi menghambat kemandirian pembangunan daerah,” demikian pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Aiyub.
Menurutnya, pemerintah kota perlu melakukan optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan PAD secara terukur dan berkeadilan.
Selain itu, Demokrat meminta reformasi belanja daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga diingatkan untuk menghindari defisit yang tidak perlu serta menjaga disiplin fiskal.
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi Demokrat turut menyoroti rencana belanja modal tahun 2027 sebesar Rp100,544 miliar atau sekitar 7,44 persen dari total belanja daerah.
Menurut Demokrat, porsi tersebut relatif kecil sehingga harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti perbaikan jalan, drainase, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan ruang publik.
Fraksi Demokrat secara khusus meminta pemerintah menuntaskan persoalan pipanisasi di Gampong Ilie dan Alue Naga, penanganan genangan air di kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan Pasar Tani, serta merevitalisasi Taman Putroe Phang yang dinilai sudah tidak tertata.
Terkait pengelolaan sampah, Demokrat mendukung inovasi retribusi sampah digital melalui aplikasi e-Resam yang digagas Dinas Lingkungan Hidup. Namun, penerapannya harus dibarengi pengawasan armada pengangkut dan penegakan disiplin agar tidak terjadi ceceran sampah di badan jalan.
Fraksi Demokrat juga mendorong penerapan spatial budgeting atau penganggaran berbasis kebutuhan wilayah agar pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi merata hingga seluruh wilayah kota.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Demokrat meminta pemerintah memastikan anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Untuk sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada pemerataan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik antarkecamatan, peningkatan kompetensi guru, serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah diminta memperkuat pelayanan puskesmas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, dan pengendalian penyakit menular melalui pendekatan promotif dan preventif.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Demokrat menekankan pentingnya dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan pariwisata syariah.
“Kami juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota, serta pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujar Aiyub.
Selain persoalan anggaran sektoral, Fraksi Demokrat turut mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Demokrat meminta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas aparatur melalui sistem merit, serta pengawasan ketat terhadap belanja operasi yang mencapai sekitar Rp1,17 triliun agar tidak terjadi pemborosan maupun kebocoran anggaran.
Pemerintah kota juga diminta melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah, termasuk gedung-gedung terbengkalai yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan menimbulkan pemborosan biaya pemeliharaan.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Demokrat meminta setiap program APBK 2027 memiliki rencana kerja konkret, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkala.
Belanja daerah juga harus diprioritaskan pada program produktif yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Demokrat turut meminta sinergi eksekutif dan legislatif diperkuat dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran.
“APBK 2027 harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat Banda Aceh,” tegasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya, dengan harapan seluruh masukan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh.










