l

iputaninvestigasi.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa resmi menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Gampong Alue Dua, Kota Langsa. Proyek yang dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa pada tahun anggaran 2023 itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengalami kekurangan volume pekerjaan.
Penetapan sekaligus penahanan para tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Adi Tyogunawan, didampingi Kasi Intelijen Muhammad Hendra D dan Kasi Tindak Pidana Khusus Fadly Setiawan dalam konferensi pers di Aula Kejari Langsa, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 16.40 WIB.
Empat tersangka yang ditahan masing-masing berinisial YO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, NZ sebagai penyedia pekerjaan, M selaku Direktur CV Gunung Agung Jaya, dan SWN sebagai konsultan pengawas.
Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1,75 miliar. Namun, hasil penyidikan mengungkap adanya sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak, baik dari sisi volume maupun mutu pekerjaan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli ditemukan kekurangan volume dan mutu pada beberapa item pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp250.936.244,63,” kata Adi Tyogunawan.
Untuk membuktikan dugaan penyimpangan tersebut, Kejari Langsa menggandeng tim ahli forensik teknik dari Politeknik Negeri Lhokseumawe guna melakukan pengujian terhadap kualitas dan volume pekerjaan di lapangan.
Selain itu, auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh juga dilibatkan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat proyek tersebut.
Menurut Adi, proses hukum kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan sejak November 2025. Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan ahli, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Desember 2025 hingga akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai alternatif, para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Usai menjalani pemeriksaan, seluruh tersangka langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan.
Kepala Kejari Langsa menegaskan penyidikan perkara tersebut belum berhenti pada empat tersangka yang telah ditetapkan.
“Apabila di kemudian hari ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti baru, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lainnya,” tegas Adi.










