Gubernur Mualem Instruksikan Percepatan Penyediaan Lahan Reintegrasi dan Penataan HGU

liputaninvestigasi.com — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan percepatan penyediaan lahan integrasi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus mempercepat proses penataan Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh.

Arahan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat percepatan penyediaan lahan reintegrasi dan penataan HGU yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (11/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, para Asisten Setda Aceh, Kepala BPHL Kementerian Kehutanan Mahyuddin, Kakanwil BPN Aceh Arinaldi, Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia serta sejumlah kepala SKPA terkait.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi Gubernur terhadap sejumlah program sekaligus memastikan percepatan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh.

“Benar, Pak Gubernur mengevaluasi beberapa hal. Beliau ingin kerja cepat dan tepat, termasuk kesesuaian program pembangunan Aceh dengan visi dan misi beliau,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Nurlis, dalam rapat tersebut Gubernur Mualem memberikan batas waktu satu pekan kepada Kepala BRA untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi terkait penyediaan lahan reintegrasi.

“Gubernur Mualem memberi batas waktu sepekan kepada Kepala BRA untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan administrasi,” ujarnya.

Selain lahan reintegrasi, Mualem juga meminta penataan HGU dipercepat. Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia diminta segera menindaklanjuti proses tersebut dengan target penyelesaian pada November hingga Desember 2026.

“Pak Gubernur harapkan selesai pada November dan Desember 2026 ini,” kata Nurlis.

Plt Sekda Aceh Taufik meminta seluruh SKPA terkait bekerja sama dan segera menindaklanjuti arahan Gubernur.

“Kami minta semua SKPA terkait dapat bekerja sama dengan baik dan cepat sesuai arahan Gubernur,” kata Taufik.

Tersedia 4.990 Hektare di Lima Kabupaten

Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan, Gubernur Aceh telah mengarahkan BRA untuk memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta kementerian terkait lainnya.

Koordinasi tersebut, kata Jamaluddin, telah menghasilkan potensi lahan seluas 4.990 hektare yang tersebar di lima kabupaten di Aceh dengan dukungan sumber dana dari BPDP.

“Mekanisme pelaksanaan melalui program khusus yang dikaitkan dengan reintegrasi. Tahun depan kita juga akan mendapat tambahan sekitar 4.000-an hektare lagi,” jelasnya.

Jamaluddin menilai diperlukan strategi percepatan agar penyediaan lahan tersebut dapat segera direalisasikan. Salah satu opsi yang dibahas adalah percepatan perubahan status lahan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, lahan HGU yang sudah tidak dimanfaatkan juga dinilai berpotensi untuk mendukung penyediaan lahan reintegrasi.

“Kami harap kawan-kawan dari sektor kehutanan dapat mempercepat ini semua, terutama strategi alih fungsi lahan ke APL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kita berharap juga dari lahan HGU yang sudah tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Ada Potensi HGU Belum Diperpanjang

Kepala BPHL Kementerian Kehutanan Mahyuddin mengatakan percepatan proses tersebut membutuhkan dukungan kebijakan di tingkat pemerintah pusat.

Menurutnya, Instruksi Presiden (Inpres) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memangkas waktu dan prosedur tanpa menghilangkan substansi serta tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku.

“Ini bisa memangkas waktu dan prosedur normal dengan tidak menghilangkan substansi dan tetap dalam kerangka aturan,” katanya.

Sementara itu, Kakanwil BPN Aceh Arinaldi menyebut terdapat potensi sekitar 15.700 hektare lahan HGU yang tidak diperpanjang.

Selain itu, terdapat sekitar 24.000 hektare lahan plasma yang belum dilepaskan oleh perusahaan.

Data tersebut menjadi salah satu potensi yang akan dikaji lebih lanjut dalam proses penataan HGU di Aceh.

Tim Segera Turun ke Lapangan

Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia mengatakan pihaknya bersama tim penataan HGU akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

“Hasil dari penataan HGU ini akan dianalisis dan pada akhirnya akan dikeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan Gubernur Aceh,” kata Azanuddin.

Ia menambahkan, tim penataan HGU akan terus berkoordinasi dengan BPN Aceh. Proses tersebut juga merupakan bagian dari mandat kerja sama yang sebelumnya telah ditandatangani antara Gubernur Aceh dan Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, terkait kebutuhan Inpres, Taufik meminta agar segera disiapkan draf surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya dirumuskan menjadi Inpres yang dapat mendukung percepatan penyediaan lahan reintegrasi.

“Kami minta sesuai arahan Bapak Gubernur, Kepala BRA beserta SKPA terkait bisa mempercepat proses ini,” ujar Taufik.

Taufik juga meminta Plt Kepala Distanbun segera menurunkan tim sesuai rumusan penataan HGU.

“Jadi hasil penataan HGU ini bisa nyambung nantinya sebagai salah satu potensi untuk lahan reintegrasi,” katanya. []

Tag: