
liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026, Kamis (27/8/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan turut dihadiri Ketua DPRA Zulfadhli. Hadir pula Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, unsur Forkopimda Aceh, anggota DPRA, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Dek Fadh menyampaikan jawaban Pemerintah Aceh atas berbagai pendapat, masukan, dan rekomendasi Badan Anggaran DPRA terkait pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRA atas berbagai masukan yang diberikan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mengarahkan pembangunan Aceh sekaligus memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh. Hubungan harmonis yang bersinergi selama ini semoga dapat terus kita pertahankan untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Aceh,” ujar Dek Fadh.
Pendapatan Aceh Capai Rp10,70 Triliun
Dek Fadh menjelaskan, kinerja keuangan Pemerintah Aceh dianalisis melalui sejumlah indikator, antara lain rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi keuangan, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan. Analisis tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025, realisasi pendapatan Pemerintah Aceh mencapai Rp10,70 triliun atau 100,08 persen dari target Rp10,69 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target Rp11,16 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan, realisasinya mencapai Rp530,39 miliar atau 100,02 persen dari target Rp530,26 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp59,28 miliar atau 102,21 persen dari target Rp58 miliar.
Dari keseluruhan realisasi tersebut, SiLPA Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp518,46 miliar.
PAA Terealisasi Rp2,71 Triliun
Pada sisi Pendapatan Asli Aceh (PAA), realisasi tahun 2025 mencapai Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target Rp2,70 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari pajak, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
Pemerintah Aceh, kata Dek Fadh, terus melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, di antaranya memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan efisiensi administrasi, serta memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan penerimaan dari pemanfaatan aset serta zakat, infak, dan sedekah.
Realisasi retribusi Aceh pada 2025 tercatat Rp684,77 miliar atau 96,67 persen dari target Rp708,33 miliar. Peningkatan penerimaan retribusi antara lain dipengaruhi implementasi layanan non-digital retribusi serta penetapan dan penambahan objek retribusi baru.
Adapun lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah terealisasi Rp258,73 miliar atau 144,92 persen dari target Rp178,53 miliar. Sementara dana transfer dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 100,01 persen.
Banjir Pengaruhi Realisasi Belanja
Terkait realisasi belanja yang belum mencapai target, Pemerintah Aceh menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhinya.
Di antaranya sisa pengadaan barang dan jasa, sejumlah paket pekerjaan fisik dan nonfisik yang tidak terealisasi akibat bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, serta keterbatasan pagu belanja untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan.
Pemerintah Aceh juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola aset daerah melalui tertib administrasi, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi aset.
Langkah tersebut termasuk menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait barang persediaan.
SiLPA 2025 Turun Rp11,80 Miliar
Dalam rapat tersebut, Dek Fadh turut menjelaskan bahwa SiLPA Aceh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp518,46 miliar mengalami penurunan dibandingkan SiLPA tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp530,26 miliar.
Dengan demikian, SiLPA Aceh mengalami penurunan sekitar Rp11,80 miliar.
Menutup penyampaiannya, Dek Fadh menyebut pendapat, usul, dan saran anggota DPRA merupakan cerminan keseriusan dalam mengemban amanah sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, memandang berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan pada jalur yang benar.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Aceh, termasuk dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi.
“Pemerintah Aceh terus berupaya secara optimal memenuhi harapan masyarakat Aceh,” demikian Dek Fadh. []










