Banggar DPRA Sampaikan Pendapat atas Pertanggungjawaban APBA 2025

liputaninvestigasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026) malam.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRA tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad atau Yah Fud. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRA, Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, unsur Forkopimda Aceh, jajaran Pemerintah Aceh, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, wartawan, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Saifuddin menjelaskan bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 sebelumnya telah disampaikan Gubernur Aceh dalam rapat paripurna pada 22 Juli 2026.

Selanjutnya, Banggar DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun tersebut mulai 28 Juli 2026. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRA.

Menurut Saifuddin, proses pembahasan mengacu pada Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRA, khususnya Pasal 19 yang mengatur tugas Badan Anggaran dalam membahas rancangan qanun bersama Pemerintah Aceh.

Hasil pembahasan Banggar bersama TAPA kemudian dituangkan dalam pendapat Badan Anggaran untuk disampaikan dalam rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyampaikan pendapat Badan Anggaran terkait persetujuan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025.

Pendapat Banggar tersebut turut memuat sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 yang menjadi perhatian dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Setelah penyampaian pendapat Banggar, rapat paripurna ditutup. Namun, proses pembahasan Rancangan Qanun Aceh tersebut masih berlanjut pada tahapan berikutnya.

DPRA menjadwalkan rapat paripurna lanjutan pada Kamis, 27 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, dengan agenda mendengarkan jawaban atau tanggapan Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran DPRA.

“Besok pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB kita akan bertemu kembali di gedung yang terhormat ini untuk mendengarkan jawaban/tanggapan Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran DPRA,” ujar Saifuddin.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki proses pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme pembentukan qanun.

Dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban APBA 2025 antara DPRA dan Pemerintah Aceh masih akan berlanjut melalui penyampaian jawaban atau tanggapan Gubernur Aceh atas sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA.

Tag: