Jakarta/liputaninvestigasi.com– Pasca bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu, men...
Jakarta/liputaninvestigasi.com–Pasca bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu, mengakibatkan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak berat dan terputus.
Komitmen Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Aceh pasca bencana kembali menunjukkan hasil positif.
Salah satu aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terkait peningkatan akses jalan dan jembatan sebagai konektivitas wilayah kini mulai mendapat tindak lanjut melalui usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang yang ditetapkan sebagai prioritas pertama dalam usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Ruas jalan sepanjang 8 kilometer dengan estimasi anggaran lebih kurang sekitar Rp 40 miliar tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas kawasan tengah Aceh, sekaligus menjadi jalur alternatif strategis yang mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
HRD kepada wartawan Kamis (9/7/2026) mengatakan, perjuangan tersebut berangkat dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan reses, kunjungan kerja, maupun dialog bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, HRD juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU beserta seluruh jajarannya atas komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Aceh.
"Pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, Alhamdulillah Menteri PU sudah bekerja keras dan selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan tanah longsor serta telah banyak yang diperbaikinya, baik jalan, jembatan maupun berbagai infrastruktur lainnya,” kata HRD.
Begitu juga pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter. Proyek infrastruktur tersebut juga dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter, dengan total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp 80 miliar.
Kata HRD, pembangunan jembatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, khususnya dalam mendukung mobilitas kendaraan berat.
Sebagai wakil rakyat, tugasnya bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah. Selama ini masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah menyampaikan harapan besar agar akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga mendapat penanganan yang serius.
"Aspirasi itulah yang terus kami bawa dan perjuangkan dalam berbagai pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dalam forum Rapat di Komisi V DPR RI," ujar HRD.
Menurut Bupati Bireuen periode 2012-2017, masuknya ruas jalan Wer Lah–Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat.
HRD menegaskan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti pada tahap usulan. Sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, dirinya akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan agar pembangunan tersebut benar-benar dapat direalisasikan.
"Ini bukan sekadar pembangunan jalan dan jembatan. Ini adalah upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu kami berkomitmen untuk terus mengawal hingga pembangunan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas HRD.
Sementara itu, menanggapi dinamika yang berkembang terkait penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghindari polemik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dikatakan HRD, hikmah dari bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025 lalu, di kawasan jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak berat akan dibangun jembatan layang yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Namun pembangunan jembatan layang Enang-Enang itu membutuhkan waktu. Karena itu, HRD meminta kepada semua pihak untuk bisa bersabar.
Sembari menunggu pembangunan jalan layang Enang-Enang, pemerintah pusat akan membangun jalan elak sementara Wer Lah-Simpang Lancang yang sudah masuk prioritas.
“Saya berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan infrastruktur terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus memberikan ketenangan dan kepastian, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk Aceh,” terang HRD.
Ditambahkan HRD, dirinya menyambut baik atas sikap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi PKB, Salihin, yang selalu menyahuti, peduli dan mendukung upaya yang dilakukan masyarakat Gayo dalam menangani jalan dan jembatan dilintas Tengah Aceh.
“Jalan Enang-Enang bukan sekadar akses transportasi. Kawasan itu memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo,” demikian HRD. (*)
