Bireuen/liputaninvestigasi.com- Munculnya dugaan dabel nama penerima bantuan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi so...
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Munculnya dugaan dabel nama penerima bantuan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi sorotan publik. Pemerhati kebijakan publik, M Iqbal, menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi di Kabupaten Bireuen, khususnya antara Baitul Mal dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
Ia mengtakan, persoalan ini bukan sekadar kesalahan input, melainkan sinyal adanya basis data yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut berisiko mengganggu akurasi penyaluran bantuan dan memicu ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak.
M Iqbal menegaskan bahwa kemunculan dabel nama merupakan indikator kuat adanya tumpang tindih dan ketidakterpaduan sumber data antarinstansi. Ia menyebut persoalan ini sebagai tanda bahwa rujukan data belum disatukan dan masih berjalan paralel di masing-masing lembaga.
"Dabel nama ini menunjukkan bahwa database antarinstansi masih tumpang tindih. Artinya, ada duplikasi rujukan data yang belum disinkronkan secara serius atau ada rekomendasi dari pejabat " ujar M Iqbal pada media, Senin (01/6/2026).
Berdasarkan penelusuran media pada SIRUP, ditemukan nama penerima bantuan rumah tercatat di dua Instasi pada paket yang sama, sehingga memunculkan pola duplikasi yang sulit dijelaskan jika rujukan datanya tunggal. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa proses pemutakhiran dan validasi belum dilakukan secara terpadu, sehingga satu identitas dapat terbawa ke beberapa skema instansi tanpa mekanisme penyaringan yang konsisten.
Menurut M Iqbal, akar persoalan terletak pada lemahnya koordinasi dan minimnya sinkronisasi lintas lembaga dalam mengelola data penerima. Ia menilai, tanpa mekanisme kerja bersama yang jelas, duplikasi akan terus berulang meski sistem sudah tersedia.
"Masalah utamanya bukan pada aplikasinya, tetapi pada koordinasi antarinstansi yang lemah. Kalau tidak ada sinkronisasi dan verifikasi lintas lembaga, dabel nama akan terus muncul," papar M Iqbal yang juga pemerhati kebajikan publik.
Dalam konteks ini, Baitul Mal Bireuen berperan pada pengelolaan dan penyaluran bantuan sesuai mandat kelembagaan, sementara Dinas PERKIM menjalankan program bantuan yang terkait perumahan dan permukiman. Perbedaan mandat tersebut menuntut pembagian peran yang tegas, namun tetap membutuhkan satu rujukan data yang sama agar proses penetapan penerima, verifikasi, dan penyaluran tidak saling tumpang tindih.
Dalam skenario terburuk, satu pihak bisa menerima bantuan berkali-kali, sementara yang lain justru terlewat karena datanya tidak terbaca atau kalah oleh duplikasi. "Kondisi ini berpotensi memicu ketidakadilan distribusi dan memperbesar beban koreksi di tahap pelaksanaan," ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, M Iqbal mendorong penguatan koordinasi melalui verifikasi bersama, pembaruan data berkala, serta penerapan sistem terintegrasi yang menjadi rujukan tunggal lintas program. Ia menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan dari hulu agar penyaluran bantuan berjalan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kuncinya ada pada verifikasi bersama, pembaruan data berkala, dan membangun sistem terintegrasi agar semua program mengacu pada data yang sama," katanya. (Juliadi)
