liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai w...
liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di aula pendopo wali kota, Minggu (10/5/2026), menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan masukan terkait pelayanan publik di ibu kota provinsi tersebut.
Forum diawali dengan pemaparan policy brief dari sejumlah perwakilan warga yang menyoroti isu pendidikan, layanan kesehatan dan kebersihan, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga persoalan kebencanaan dan lingkungan kota.
Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut forum tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan warga merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kemajuan Kota Banda Aceh.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, setiap masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik benar-benar dirasakan secara adil dan menyeluruh,” ujar Illiza di hadapan peserta forum.
Dalam sektor pendidikan, Pemko Banda Aceh memberi perhatian terhadap persoalan pungutan liar di sekolah, perundungan, hingga penerapan sistem zonasi. Pemerintah kota disebut telah mengeluarkan surat edaran larangan pungutan di satuan pendidikan serta membuka kanal pengaduan masyarakat untuk mempercepat penanganan laporan.
Selain itu, evaluasi terhadap sistem zonasi terus dilakukan guna memastikan pemerataan akses pendidikan berjalan lebih baik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga mutu pendidikan.
Di bidang kesehatan, Illiza mengakui masih terdapat tantangan terkait kualitas pelayanan yang belum merata, transparansi informasi layanan rumah sakit, serta pemahaman masyarakat mengenai sistem BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Pemko Banda Aceh terus melakukan pembenahan fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan agar lebih mudah dipahami pasien.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang humanis dari tenaga kesehatan. Karena itu, pembinaan terhadap tenaga medis terus dilakukan agar pelayanan tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga mengedepankan empati terhadap pasien.
Dalam sektor ekonomi, Pemko Banda Aceh mencatat realisasi investasi daerah mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 kegiatan usaha. Pemerintah kota juga terus mendorong penguatan UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan stabilisasi harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat.
Meski demikian, Illiza mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari akses permodalan usaha, perlindungan masyarakat dari praktik rentenir dan pinjaman online, hingga penyesuaian pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar.
Sementara itu, dalam penanganan banjir dan penguatan ketahanan kota terhadap bencana, Pemko Banda Aceh terus melakukan pemeliharaan serta pembangunan drainase di sejumlah titik rawan genangan.
Pada tahun 2025, pemeliharaan drainase disebut telah mencapai 90,6 kilometer, sementara tahun 2026 ditargetkan sepanjang 58,3 kilometer disertai pembangunan saluran baru untuk meningkatkan kapasitas aliran air di kawasan perkotaan.
Di sektor lingkungan, pemerintah kota juga terus mengembangkan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan menuju zero waste city serta memperluas ruang terbuka hijau demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.
Menutup forum tersebut, Illiza menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus membangun kota dengan pendekatan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka. Warga dari berbagai kalangan tampak antusias menyampaikan aspirasi, kritik, serta harapan mereka secara langsung kepada pemerintah kota.
