liputaninvestigasi.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA menyoroti sejumlah persoalan serius di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin ...
liputaninvestigasi.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA menyoroti sejumlah persoalan serius di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh usai melakukan inspeksi dan rapat evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan utama Aceh tersebut.
Dalam peninjauan itu, anggota DPRA menemukan masih adanya persoalan data desil masyarakat penerima jaminan kesehatan yang dinilai bermasalah. Bahkan, sejumlah warga kategori ekonomi lemah disebut mengalami ketidakaktifan jaminan kesehatan meski seharusnya tetap mendapat perlindungan layanan medis.
Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
“Yang paling menjadi perhatian justru masyarakat kategori bawah. Ada yang seharusnya aktif jaminannya, namun dalam sistem malah bermasalah,” ujarnya usai sidak di RSUZA. Jumat (8/5/2026).
Selain persoalan data pasien, Pansus DPRA juga menyoroti kondisi stok obat di RSUZA yang mulai mengalami penurunan. Kondisi itu diduga berkaitan dengan terganggunya arus kas rumah sakit akibat persoalan klaim pembiayaan layanan kesehatan.
DPRA menilai jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka dikhawatirkan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan pasien, terutama masyarakat dari daerah yang menggantungkan rujukan ke RSUZA.
Dalam rapat lanjutan bersama pihak rumah sakit, DPRA juga memperoleh informasi mengenai beban utang RSUZA yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut disebut menjadi alarm serius terhadap tata kelola dan keberlangsungan pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu.
Anggota DPRA meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah penyelamatan, termasuk mengevaluasi sistem pendataan desil, memperbaiki mekanisme pembiayaan layanan kesehatan, hingga memastikan ketersediaan obat tetap aman.
DPRA menegaskan masyarakat tidak perlu takut berobat meski mengalami persoalan data desil. Rumah sakit diminta tetap memberikan pelayanan kepada pasien tanpa diskriminasi.
Persoalan di RSUZA dinilai bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan hak kesehatan masyarakat Aceh secara luas.
