liputaninvestigasi.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 menunjukkan kinerja positif pada triwulan awal. H...
liputaninvestigasi.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 menunjukkan kinerja positif pada triwulan awal. Hingga akhir April, realisasi keuangan tercatat mencapai 23,27 persen atau sekitar Rp2,7 triliun dari total pagu Rp11,6 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,40 persen, dengan deviasi positif sebesar 1,87 persen.
Tak hanya dari sisi keuangan, realisasi fisik program dan kegiatan juga mencatat capaian yang menggembirakan. Hingga April, realisasi fisik mencapai 26,3 persen, lebih tinggi dari target 24,4 persen, dengan deviasi positif yang sama sebesar 1,87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih cepat dari perencanaan awal tahun anggaran.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Pemerintah menargetkan realisasi keuangan hingga akhir Mei 2026 dapat mencapai 29,28 persen.
“Percepatan ini terus kita dorong agar pelaksanaan program berjalan optimal dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Ampon Man.
Berdasarkan data per SKPA, sejumlah instansi mencatat deviasi positif yang cukup signifikan. Badan Kepegawaian Aceh (BKA) mencatat deviasi +15,81 persen, disusul Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sebesar +10,66 persen, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Ro. Kesra) sebesar +10,43 persen. Selain itu, Dinas Pendidikan dan beberapa unit kerja lainnya juga menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan.
Meski demikian, masih terdapat beberapa SKPA yang realisasinya berada di bawah target. Pemerintah Aceh menilai kondisi ini sebagai catatan penting untuk dilakukan evaluasi dan percepatan pada bulan-bulan berikutnya.
Secara keseluruhan, capaian realisasi APBA hingga April 2026 mencerminkan tren yang cukup baik. Pemerintah Aceh diharapkan mampu menjaga konsistensi kinerja tersebut dengan mendorong optimalisasi penyerapan anggaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
