liputaninvestigasi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli, menegaskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Pena...
liputaninvestigasi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli, menegaskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak lagi melakukan perbaikan jalan secara asal-asalan, melainkan memastikan kualitas pekerjaan benar-benar maksimal dan tahan lama.
Penegasan itu disampaikan Ramza menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik di Kota Banda Aceh yang dinilai cepat rusak meski baru diperbaiki.
Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPRK Banda Aceh tersebut menilai, pola perbaikan yang selama ini dilakukan terkesan hanya bersifat tambal sulam, tanpa memperhatikan kualitas dan ketahanan jangka panjang.
“Jangan setiap tahun perbaiki jalan terus, seperti proyek abu nawas, asal-asalan,” tegas Ramza saat meninjau langsung sejumlah ruas jalan di Kecamatan Jaya Baru dan Kutaraja, Selasa (7/4/2026).
Dalam peninjauan itu, Ramza turut didampingi aparatur gampong serta pihak Dinas PUPR. Ia menemukan sejumlah ruas jalan yang kembali mengalami kerusakan, meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah jika terus berulang tanpa evaluasi serius.
Ramza menekankan, kualitas infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota, bukan sekadar mengejar realisasi proyek.
“Kalau dikerjakan dengan benar dan sesuai standar, jalan tidak akan cepat rusak. Ini harus jadi perhatian serius PUPR,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan hingga pengerjaan di lapangan, agar tidak ada lagi pekerjaan yang terkesan asal jadi.
Lebih lanjut, Ramza mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan aktif menyampaikan keluhan, sehingga pemerintah harus responsif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat menurun hanya karena kualitas pekerjaan yang tidak maksimal. Ini menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.
