liputaninvestigasi.com — Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, meluapkan kekecewaan keras terhadap kinerja Perumda PDAM Krueng Peusanga...
liputaninvestigasi.com — Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, meluapkan kekecewaan keras terhadap kinerja Perumda PDAM Krueng Peusangan yang dinilai lalai dan tidak bertanggung jawab atas padamnya suplai air bersih selama berminggu-minggu di sejumlah wilayah.
Politisi PKB itu menegaskan, krisis air ini bukan persoalan sepele. Apalagi, pemadaman terjadi sejak 20 Maret 2026 bertepatan dengan momen meugang hingga Idul Fitri saat kebutuhan air masyarakat justru memuncak.
“Hari meugang sampai Idul Fitri, air mati total. Ini bukan sekadar gangguan teknis, ini sudah bentuk kelalaian serius,” kata Surya Dharma, Sabtu (4/4/2026).
Ia mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menerima laporan warga yang terdampak. Sejumlah kecamatan seperti Jangka dan Peusangan bahkan mengalami pemadaman total tanpa kejelasan kapan akan normal kembali.
Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama di Kecamatan Jangka yang sekitar 80 persen warganya bergantung pada air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari.
“Ini tidak bisa dibiarkan. PDAM wajib bertanggung jawab, bahkan harus membayar kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan,” tegasnya.
Surya Dharma juga menyoroti sikap PDAM yang dinilai minim respons dan terkesan abai terhadap penderitaan masyarakat.
“Kalau ada kerusakan, perbaiki cepat. Jangan diam seolah tidak terjadi apa-apa. Ini perusahaan daerah, bukan milik pribadi,” sindirnya tajam.
Lebih ironis lagi, kata dia, di tengah kondisi air yang tidak mengalir, pelanggan tetap dibebani tagihan bulanan sebesar Rp17.000.
“Air tidak mengalir, tapi rakyat tetap bayar. Ini tidak adil dan tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia menegaskan, apa yang disampaikannya bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap pelayanan publik.
“Apa yang kami sampaikan ini adalah bentuk pengawasan. Kami hadir untuk memastikan hak masyarakat tidak diabaikan. Ini bukan serangan, tapi upaya agar pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia pun mendesak PDAM Krueng Peusangan untuk segera mengambil langkah konkret, transparan, dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Jangan tunggu kemarahan publik memuncak. Segera perbaiki dan kembalikan hak masyarakat,” tutupnya
