liputaninvestigasi.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melontarkan kritik keras terhadap sikap diam para pejabat Aceh, termasuk anggota D...
SAPA menilai, pernyataan Presiden tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hingga saat ini, masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah di Aceh yang bertahan di hunian darurat dan tenda akibat bencana.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa yang lebih disayangkan bukan hanya soal ketidakakuratan informasi yang diterima Presiden, tetapi juga tidak adanya klarifikasi maupun sikap dari para wakil rakyat dan pejabat Aceh.
“Yang sangat kita sesalkan adalah sikap diam para pejabat Aceh, baik di DPR RI, DPRA, maupun DPD. Seharusnya mereka berdiri di depan untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, bukan justru membiarkan informasi yang keliru terus berkembang,” ujar Fauzan, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa informasi yang sampai ke pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jika mereka diam, maka patut dipertanyakan keberpihakan mereka kepada rakyat. Ini bukan sekadar persoalan data, tapi menyangkut nasib masyarakat yang masih hidup dalam kondisi tidak layak,” tegasnya.
SAPA juga menilai, lemahnya respons dari para pejabat dan perwakilan Aceh tersebut berpotensi memperparah kesalahan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
“Ketika Presiden menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, lalu tidak ada yang meluruskan, maka ini menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan bisa salah arah karena dibangun di atas informasi yang tidak valid,” lanjut Fauzan.
Lebih jauh, SAPA mengingatkan bahwa persoalan hunian pascabencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Oleh karena itu, peran aktif semua pihak, terutama para wakil rakyat, sangat dibutuhkan.
SAPA mendesak seluruh pejabat Aceh, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera bersikap terbuka dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah pusat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang merugikan masyarakat.
Selain itu, SAPA juga meminta Presiden untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan tanpa seremonial atau skenario yang dikondisikan.
“Presiden tidak boleh hanya menerima laporan di atas meja. Harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat masih menderita, sementara yang dilaporkan justru seolah-olah semuanya sudah selesai,” pungkasnya.
