Liputaninvestigasi.com- Korban banjir dan tanah longsor menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, S...
Liputaninvestigasi.com-Korban banjir dan tanah longsor menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (16/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini diikuti para pengungsi dari sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kuala Ceurape, Pante Lhong, Gampong Raya Dagang, Alue Kuta dan Kapa
Para demonstran yang sebagian besar masih tinggal di tenda pengungsian menuntut Pemerintah Kabupaten Bireuen segera memberikan kepastian terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana banjir yang terjadi sejak November 2025 lalu.
Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menilai penanganan pascabencana hingga kini masih lambat dan belum memberikan kepastian bagi para korban yang telah berbulan-bulan hidup di pengungsian.
Koordinator aksi, Halimah dari Sekolah Anti Korupsi (SAK), menegaskan bahwa para korban membutuhkan kepastian nyata, bukan sekadar janji dari pemerintah.
“Sudah hampir empat bulan para korban bertahan di tenda pengungsian. Kami mendesak Bupati Bireuen segera menandatangani rekomendasi pembangunan Huntara dan Huntap dalam waktu maksimal 10 hari, dan hunian tersebut harus mulai direalisasikan paling lambat 30 hari,” tegasnya dalam orasi.
Selain menuntut pembangunan hunian, koalisi juga meminta pemerintah membuka posko pendataan dan informasi bagi korban banjir secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses penyaluran bantuan serta data penerima manfaat.
Para demonstran juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi proses penanganan banjir, termasuk penggunaan anggaran bantuan dan program pemulihan pascabencana, agar tidak terjadi penyimpangan.
Dalam aksi tersebut, suasana sempat emosional ketika salah seorang korban banjir, Suratinnur, warga Gampong Kapa, menyampaikan langsung penderitaan para pengungsi yang hingga kini belum mendapatkan kepastian tempat tinggal.
“Kami sudah trauma sebagai korban banjir. Jangan lagi hak kami untuk mendapatkan rumah hunian diabaikan. Kami butuh kepastian, bukan janji,” ujar Suratinnur dengan suara bergetar.
Ia juga mengkritik rencana pemerintah yang disebut-sebut menawarkan panti jompo sebagai tempat relokasi sementara bagi korban banjir. Menurutnya, solusi tersebut tidak tepat bagi keluarga yang membutuhkan hunian layak.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bireuen turun langsung menemui massa, di antaranya Penjabat Sekda Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi, Asisten II Mawardi, Kepala Bappeda Dailami, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fadhli.
Pihak pemerintah menyatakan akan mempercepat koordinasi dan proses administrasi pembangunan hunian bagi korban banjir. Namun pernyataan tersebut dinilai warga masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian waktu yang jelas.
Para demonstran menegaskan akan terus bertahan di halaman kantor bupati hingga ada kesepakatan tertulis dari pemerintah terkait kepastian pembangunan hunian bagi korban bencana.
Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tertib. Hingga siang hari, massa masih bertahan di lokasi sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera menuntaskan penanganan pengungsi banjir di Kabupaten Bireuen. (Taufiq)
