liputaninvestigasi.com – Persoalan pengangguran terdidik dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi di Aceh. H...
liputaninvestigasi.com – Persoalan pengangguran terdidik dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi di Aceh. Hingga November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tercatat sebesar 5,6 persen, dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 152 ribu jiwa dari total 2,565 juta penduduk yang bekerja. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,74 persen.
Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Aceh belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai, khususnya bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi. Ironisnya, pengangguran justru banyak terjadi pada kelompok lulusan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis Aceh, Dr. Amri, menilai persoalan pengangguran di Aceh tidak semata disebabkan oleh minimnya lapangan kerja, tetapi juga adanya ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan perguruan tinggi mencapai 6,68 persen. Ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Sementara itu, tingkat pengangguran pada lulusan SMA ke bawah bahkan tercatat lebih tinggi, yakni sebesar 8,66 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kelompok pendidikan menengah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang stabil dan layak.
Dari sisi wilayah, ketimpangan juga terlihat cukup mencolok. Tingkat pengangguran di kawasan perkotaan Aceh mencapai 8,12 persen, jauh melampaui wilayah pedesaan yang berada pada angka 3,85 persen. Fenomena ini menunjukkan tingginya konsentrasi pencari kerja di kota, sementara sektor-sektor ekonomi di pedesaan relatif masih mampu menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor tradisional.
Dr. Amri menjelaskan, struktur perekonomian Aceh hingga kini masih didominasi sektor primer. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi mencapai 38,75 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk UMKM, yang menyerap sekitar 14,57 persen tenaga kerja.
“Dominasi sektor primer menandakan bahwa transformasi ekonomi Aceh menuju sektor industri dan jasa modern masih berjalan lambat. Dampaknya, peluang kerja bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Di sisi lain, Aceh saat ini memiliki sekitar 90 perguruan tinggi, terdiri dari 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 80 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Setiap tahun, institusi tersebut meluluskan sekitar 100 ribu sarjana baru. Namun, pertumbuhan jumlah lulusan ini belum diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Menurut Dr. Amri, secara global, perguruan tinggi umumnya berkembang melalui tiga tahapan. Pertama, Teaching University yang berfokus pada pengajaran. Kedua, Research University yang menitikberatkan riset dan inovasi. Ketiga, Entrepreneurship University yang mampu melahirkan inovasi bisnis serta menciptakan lapangan kerja baru.
“Perguruan tinggi masa depan tidak boleh hanya mencetak pencari kerja, tetapi harus mampu melahirkan pencipta lapangan kerja,” tegasnya.
Di Aceh, baru Universitas Syiah Kuala yang telah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), yang dituntut untuk mandiri secara finansial melalui pengembangan unit usaha, riset terapan, dan kewirausahaan berbasis inovasi sehingga menghasilkan income generating bagi institusi.
Untuk menekan angka pengangguran, Dr. Amri menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri. Perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat pendidikan vokasi, serta mendorong kewirausahaan sejak dini.
Di saat yang sama, pemerintah daerah didorong untuk lebih agresif menarik investasi di sektor industri dan jasa produktif guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja terdidik.
“Tanpa transformasi ekonomi dan reformasi pendidikan yang serius, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan Aceh agar tenaga kerja lokal mampu bersaing, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional.
Dengan langkah praktis dan strategis serta kolaborasi lintas sektor yang konsisten, Dr. Amri optimistis Aceh mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
