Bireuen/liputaninvestigasi.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan telah berupaya mencarikan solusi terbaik bagi para peng...
Bireuen/liputaninvestigasi.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan telah berupaya mencarikan solusi terbaik bagi para pengungsi korban bencana yang mendirikan tenda di kompleks pusat pemerintahan kabupaten.
Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli, mengatakan bupati telah menemui langsung para penyintas sejak hari pertama mereka mendirikan tenda, yakni pada 13 Maret 2026.Dalam pertemuan yang berlangsung di mushala Kantor Pusat Pemkab Bireuen, para pengungsi menyampaikan aspirasi mereka, termasuk mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap (huntap). Mereka juga meminta solusi tempat tinggal sementara karena sudah lama hidup dalam kondisi darurat.
“Bupati berdialog dari hati ke hati dengan para penyintas. Mereka menyampaikan kelelahan tinggal di tenda dan berharap ada kepastian hunian,” kata Muhajir Selasa. (17/3/2026)
Ia mengatakan, meskipun sebagian pengungsi telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), pemerintah daerah tetap berupaya menyamaratakan bantuan dengan menyediakan hunian sementara yang lebih layak bagi seluruh kepala keluarga.
Namun, terkait kepastian pembangunan hunian tetap, Pemkab Bireuen belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Muhajir menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan huntap berada di pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait.
Setelah melalui dialog hingga menjelang sahur, para pengungsi sempat menyepakati untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah. Bahkan, bupati dan para pengungsi sempat makan sahur bersama.
Selanjutnya, bupati memerintahkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah, untuk menyiapkan hunian yang memenuhi standar kelayakan, seperti ketersediaan kamar per keluarga, kamar mandi, dapur, serta logistik kebutuhan dasar.
Pada keesokan harinya, sikap pengungsi berubah. Melalui pernyataan yang disampaikan perwakilan mereka, pengungsi menolak relokasi ke hunian sementara dan memilih tetap bertahan di tenda hingga ada kepastian pembangunan huntap.
Upaya penjemputan oleh Pj Sekda pada sore hari juga tidak membuahkan hasil karena pengungsi tetap menolak dipindahkan.Pada Senin (16/3/2026), puluhan pengungsi bersama sejumlah elemen sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Mereka menuntut kejelasan pembangunan hunian tetap serta pengakuan status sebagai korban bencana.
Dalam aksi tersebut, sebagian pengunjuk rasa menyampaikan bahwa bupati dinilai tidak memperhatikan kondisi mereka.
Menanggapi hal itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Mawardi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian kepada para pengungsi.
Ia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran bupati saat aksi berlangsung karena sedang menjalankan tugas dinas di Banda Aceh yang tidak dapat diwakilkan.
Mawardi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan waktu pembangunan hunian tetap.
“Seluruh kewenangan pembangunan huntap berada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengajak para pengungsi untuk masuk ke kantor guna memverifikasi data kependudukan, seperti kartu keluarga dan KTP, agar dapat dicocokkan dengan data penerima bantuan. Namun, ajakan tersebut tidak direspons secara menyeluruh oleh para pengungsi.
Aksi unjuk rasa berakhir tanpa kesepakatan. Para pengungsi kembali ke tenda dan menyatakan akan bertahan hingga ada kepastian pembangunan hunian tetap.
Pemkab Bireuen menilai kebuntuan yang terjadi bukan karena kurangnya upaya dari pemerintah, melainkan karena penolakan terhadap solusi yang telah ditawarkan.
Pemerintah daerah berharap semua pihak dapat menahan diri dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar terbaik, terlebih menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pemerintah bersama seluruh pihak terus berupaya mempercepat penanganan pascabencana. Diharapkan para pengungsi tidak harus berlama-lama tinggal di tenda,” kata Muhajir. (Nadar)
