liputaninvestigasi.com - Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong perusahaan-perusahaan swasta agar lebih aktif menyerap tenaga kerja ...
liputaninvestigasi.com - Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong perusahaan-perusahaan swasta agar lebih aktif menyerap tenaga kerja di masa mendatang. Selain itu, ia juga meminta pihak perbankan memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan bagi pengusaha pemula agar lebih mudah mengakses modal usaha.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka pengangguran di Kota Banda Aceh yang hingga saat ini masih tergolong tinggi, bahkan berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional.
Hal itu disampaikan Irwansyah saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah perusahaan swasta dalam agenda pembahasan optimalisasi peningkatan keterampilan pelaku usaha guna mengurangi pengangguran di Banda Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa, 3 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa persoalan pengangguran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kota, DPRK, serta sektor swasta.
“Persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Pihak swasta juga harus berkontribusi karena sektor inilah yang paling banyak membuka lapangan pekerjaan,” ujar politisi muda dari PKS itu.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini terus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus melahirkan wirausahawan muda.
Karena itu, Irwansyah meminta pihak perbankan agar memberikan kelonggaran dalam persyaratan pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha yang baru merintis usaha.
Menurutnya, selama ini salah satu syarat untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah memiliki pengalaman usaha. Ia menilai persyaratan tersebut kurang relevan bagi pengusaha pemula.
“Bagaimana seseorang bisa memiliki pengalaman usaha jika mereka baru ingin memulai usaha? Sementara kita juga mendorong generasi muda untuk berwirausaha melalui UMKM,” katanya.
Irwansyah juga menyoroti adanya kondisi yang dianggap paradoks di Banda Aceh. Di satu sisi, penyaluran KUR oleh perbankan terus meningkat, namun di sisi lain angka pengangguran masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas penyaluran KUR terhadap perkembangan UMKM serta dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja.
Dalam pemaparan data yang disampaikan pada pertemuan tersebut, Bank Aceh disebut telah menyalurkan KUR sekitar Rp1,5 triliun di seluruh Aceh. Sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan KUR dengan nilai yang lebih besar, yakni sekitar Rp3 triliun.
Meski demikian, angka pengangguran dinilai belum mengalami penurunan yang berarti.
Selain itu, Irwansyah juga menilai banyak pelaku UMKM di Banda Aceh yang masih berada pada tahap stagnan dan belum mampu berkembang ke level usaha yang lebih besar.
Ia menilai Banda Aceh saat ini semakin dikenal sebagai kota jasa dan pusat aktivitas UMKM. Karena itu, ia juga mendorong sektor perbankan agar mulai membuka akses pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif, seperti konten kreator, pelaku industri perfilman, hingga berbagai layanan kreatif lainnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh, Rahmad Faisal, menyampaikan bahwa lembaganya yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 12 program pelatihan keterampilan kerja di Banda Aceh.
Beberapa jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan pengelasan, barista, hingga pembuatan kue yang saat ini cukup diminati.
Namun, berdasarkan catatan BPVP, dari banyaknya peserta yang telah mengikuti pelatihan, hanya sebagian kecil yang terserap ke dunia kerja. Sementara sebagian lainnya belum diketahui perkembangan karier selanjutnya.
Meski demikian, pihak BPVP terus berupaya meningkatkan kualitas pelatihan dengan menghadirkan program yang lebih modern serta memberikan sertifikasi kompetensi bagi para peserta.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, menyampaikan bahwa sejumlah sektor usaha potensial di Banda Aceh perlu mendapatkan pendampingan yang lebih serius agar dapat berkembang dan naik kelas.
Ia juga menyoroti karakter generasi muda, khususnya Gen Z, yang dinilai memiliki akses informasi yang luas namun sering kali tidak mendalam. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mempengaruhi ketahanan mereka dalam dunia kerja maupun dunia usaha.
Sementara itu, sejumlah pelaku usaha di Banda Aceh, khususnya dari sektor perhotelan, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan dari tenaga kerja muda, terutama terkait kegigihan, loyalitas, serta sikap pelayanan atau hospitality.
Mereka menilai kualitas sumber daya manusia masih perlu terus diperkuat. Bahkan, ada pelaku usaha yang menyebutkan bahwa membiasakan tenaga kerja untuk selalu ramah dan tersenyum kepada pelanggan masih menjadi tantangan tersendiri.
Menutup RDPU tersebut, Irwansyah mengingatkan bahwa setiap tahun perguruan tinggi terus meluluskan ribuan alumni. Namun, jika serapan tenaga kerja tidak meningkat, maka angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah di masa mendatang. (*)
