Bireuen/liputaninvestigasi.com- Pemerintahan Gampong Pante Breuh, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, diwarnai polemik terkait dugaan peng...
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Pemerintahan Gampong Pante Breuh, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, diwarnai polemik terkait dugaan pengelolaan dana desa yang tidak transparan pada tahun anggaran 2025.
Keuchik Pante Breuh yang baru dilantik, M. Zaini, meminta Inspektorat Kabupaten Bireuen dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa pada masa pemerintahan sebelumnya.
M. Zaini mengatakan, sejak dilantik pada 29 Desember 2025, ia belum menerima laporan pertanggungjawaban maupun penyerahan kas desa dari keuchik sebelumnya, Mulyadi. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak pada terhambatnya sejumlah program pembangunan di gampong tersebut.
“Sejak saya dilantik sampai sekarang belum ada uang kas desa yang diserahkan kepada saya. Laporan kinerja dari keuchik sebelumnya juga belum saya terima,” kata M. Zaini, Kamis (5/3/2026).
Ia menyebutkan, beberapa program yang bersumber dari dana desa kini belum selesai dikerjakan. Salah satunya pembangunan rumah rehabilitasi yang mulai dikerjakan pada November 2025 namun hingga awal Maret 2026 belum rampung.
Selain itu, rencana pembangunan sumur bor dengan anggaran sekitar Rp27 juta juga belum direalisasikan. Menurut M. Zaini, sisa anggaran untuk kegiatan kepemudaan serta Posyandu tahun 2025 juga dilaporkan belum sepenuhnya disalurkan kepada para kader.
“Program-program itu harus jelas karena masyarakat mengadu kepada saya sebagai keuchik yang sekarang,” ujarnya.
M. Zaini berharap Inspektorat Kabupaten Bireuen bersama aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dapat segera melakukan audit terhadap penggunaan dana desa pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Saya berharap Inspektorat dan Jaksa segera mengaudit dana desa di gampong kami agar jelas ke mana aliran dananya, karena ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan gampong ke depan,” kata dia.
Sementara itu, salah seorang penerima manfaat program rumah rehabilitasi, Zulfikar, melalui istrinya, Fatimah, mengaku pembangunan rumah mereka terhenti sejak Januari 2026.
Menurut Fatimah, pekerjaan rumah tersebut tidak lagi dilanjutkan karena pekerja menyebut anggaran pembangunan telah habis, sementara kondisi rumah belum selesai.
“Sudah dua bulan ini tidak ada kelanjutan pekerjaan. Kata pekerja, uangnya sudah habis, padahal rumah kami belum selesai,” ujar Fatimah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu menuntaskan pembangunan rumah tersebut agar segera dapat ditempati, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Saya berharap rumah ini bisa segera diselesaikan supaya bisa ditempati, apalagi sudah mendekati Lebaran,” katanya. (Taufiq)
