Bireuen/liputaninvestigasi.com -Ketua PC IPNU Bireuen, Khairul Amri, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk segera membangun hunian sem...
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Ketua PC IPNU Bireuen, Khairul Amri, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk segera membangun hunian sementara (huntara) bagi korban banjir, mengingat realisasi hunian tetap (huntap) hingga kini belum memiliki kepastian.
Desakan tersebut muncul menyusul pernyataan pemerintah daerah yang mengakui bahwa pembangunan huntap, khususnya bagi korban yang tidak memiliki lahan, masih belum memiliki solusi konkret. Bahkan, pemerintah menyatakan pembangunan huntap baru akan didorong setelah lebaran dan itu pun hanya bagi korban yang memiliki kelengkapan administrasi tanah.
Khairul Amri menilai kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat korban bencana yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak boleh menunggu. Jika huntap belum jelas, maka solusi realistis adalah segera membangun huntara yang layak bagi masyarakat,” tegas Khairul Amri.
Ia menambahkan, korban banjir tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Huntara dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kehidupan yang lebih manusiawi sambil menunggu kepastian pembangunan huntap dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat menawarkan solusi hunian sementara kepada pengungsi. Namun, sebagian korban menolak karena menuntut kepastian pembangunan huntap yang hingga kini belum jelas waktu realisasinya.
Menurut Khairul Amri, penolakan tersebut harus dipahami sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, bukan alasan untuk memperlambat solusi.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan berpihak. Jangan biarkan korban terus menjadi penonton dari ketidakpastian. Huntara harus segera dibangun, sambil memperjuangkan huntap,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Persoalan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut kemanusiaan. Negara harus hadir dengan solusi, bukan alasan,” tutupnya.
