Bireuen/Liputaninvestigasi.com- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, Haji Ruslan M. Daud, menggelar buka puasa bersama (buber) dan sila...
Bireuen/Liputaninvestigasi.com- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, Haji Ruslan M. Daud, menggelar buka puasa bersama (buber) dan silaturahmi dengan insan pers di Recidence Meuligoe Cot Gapu Bireuen, Minggu (15 Maret 2026).
Dalam pertemuan tersebut, Haji Ruslan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis di Bireuen yang selama ini aktif memberitakan berbagai persoalan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi dari wilayah-wilayah terpencil, mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura, sehingga berbagai persoalan daerah dapat diketahui oleh publik maupun pemerintah di tingkat provinsi dan nasional.
“Terima kasih kepada seluruh jurnalis Bireuen. Karena pemberitaan teman-teman pers, kita bisa mengetahui berbagai informasi dari desa-desa, dari Samalanga sampai Gandapura. Setiap kali saya bertemu pejabat provinsi maupun pejabat nasional, berita-berita dari Bireuen selalu menjadi perhatian karena informasinya cepat sampai,” ujar Haji Ruslan.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Ruslan juga menyinggung kondisi para korban banjir yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian sejak bencana melanda pada September 2025. Ia mengaku telah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi para pengungsi.
“Saya sudah turun langsung melihat dan Mendengar kondisi pengungsian di Bireuen. Saya memahami bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang masih bertahan di tenda sampai hari ini,” katanya.
Ruslan mengaku heran karena hingga kini belum ada langkah serius dari pemerintah daerah untuk mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban terdampak banjir. Padahal, menurutnya, fasilitas tersebut merupakan hak dasar bagi para korban bencana.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang belum diusulkan barak hunian sementara. Itu hak para korban pengungsi. Huntap saja belum ada tanda-tandanya, apalagi huntara,” tegasnya.
Ia juga membandingkan penanganan pengungsi di Kabupaten Bireuen dengan daerah lain di Aceh yang dinilai lebih cepat menangani korban bencana.
“Coba lihat kabupaten lain, pengungsi sudah ditangani dengan baik. Tapi di Bireuen, sampai hari ini masih banyak warga yang tidur di tenda sejak banjir 26 September 2025,” lanjutnya.
Haji Ruslan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memperlakukan persoalan penanganan bencana seperti mengelola perusahaan atau kepentingan pribadi.
“Ini pemerintah, bukan perusahaan. Tidak bisa seenaknya diatur atau ditekan sana-sini. Penanganan korban bencana harus menjadi prioritas karena ini menyangkut kemanusiaan,” pungkasnya. (Taufiq)
