liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan K...
liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas langkah konkret dalam merealisasikan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.
Kehadiran sosok yang akrab disapa Dek Fadh ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Aceh dalam memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menangkap peluang ini sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
"Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," tegas Tito di hadapan para pimpinan daerah yang hadir.
Mendagri juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan kesiapannya untuk segera menyelaraskan regulasi di daerah agar program ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.
"Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada)," ujar Dek Fadh di sela-sela kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.
"Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah," tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.
