liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menghadiri Apel Pemulangan Pe...
liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menghadiri Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Gelombang I, yang berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Apel tersebut menandai berakhirnya masa tugas Satgas Kemendagri Gelombang I yang telah bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026 dalam membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Satgas yang terdiri dari praja IPDN dan ASN Kemendagri ini berperan penting dalam memulihkan fungsi perkantoran pemerintahan serta memastikan layanan publik kembali berjalan secara bertahap dan optimal.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Drs. Armia Pahmi, MH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran dan Pemerintah Pusat atas perhatian, dukungan, serta langkah cepat yang diberikan dalam membantu Aceh Tamiang bangkit dari dampak bencana banjir.
Menurut Wagub, kehadiran Satgas Kemendagri telah memberikan dampak nyata, tidak hanya pada pemulihan fisik kompleks perkantoran pemerintahan, tetapi juga pada keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Usai pelaksanaan apel, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan meninjau langsung hunian sementara (huntara) modular yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi masyarakat terdampak banjir. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.
Pemerintah Aceh berharap dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut, khususnya dalam mendukung pemulihan sosial, ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang ke depan.
