Bireuen/Liputaninvestigasi.com- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Haji Ruslan M. Daud (HRD), menyampaika...
Bireuen/Liputaninvestigasi.com-Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Haji Ruslan M. Daud (HRD), menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.
Hal tersebut disampaikan HRD dalam pertemuan bersama wartawan se-Kabupaten Bireuen yang berlangsung di Hotel Meuligoe, Selasa (10/2/2026). Ia menilai Pemkab Bireuen gagal menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak bencana.
HRD menyoroti hingga kini belum adanya usulan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir, sehingga warga masih harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian.
Padahal, hampir seluruh daerah terdampak banjir di Aceh dan wilayah lain di Indonesia telah mengajukan huntara ke pemerintah pusat, bahkan sebagian sudah selesai dibangun dan ditempati.
“Semua daerah mengusulkan huntara, sekarang ada yang sudah selesai. Tapi Bireuen justru seperti anti terhadap masyarakatnya sendiri,” tegas HRD.
Menurutnya, kondisi pengungsi yang masih tinggal di tenda sangat memprihatinkan, terlebih bulan suci Ramadhan semakin dekat. Ia mempertanyakan nurani para pejabat daerah yang membiarkan warganya hidup dalam ketidakpastian.
“Apakah pejabat di Bireuen tega melihat rakyatnya tidur di tenda-tenda pengungsian sampai hari ini, sementara daerah lain sudah menempatkan warganya di huntara?” ujarnya dengan nada kecewa.
HRD juga menepis anggapan bahwa pembangunan huntara akan merugikan daerah. Ia menegaskan, huntara justru memiliki manfaat jangka panjang dan dapat dialihfungsikan setelah hunian tetap (huntap) selesai dibangun.
“Kalau huntap sudah ada, huntara bisa dimanfaatkan untuk BUMDes, bilik pesantren, atau fasilitas sosial lainnya. Tidak ada yang sia-sia,” jelasnya.
Sebaliknya, ia menilai rencana pembangunan huntap di Bireuen hingga kini masih belum jelas. Data korban maupun lokasi pembangunan disebut belum konkret, sehingga memperlambat proses pemulihan pascabencana.
Lebih jauh, HRD mengungkapkan dugaan adanya intimidasi terhadap aparatur gampong. Ia menyebut beberapa keuchik yang berinisiatif mengusulkan huntara justru dipanggil oleh camat dan pejabat Pemkab, bahkan disertai ancaman agar tidak melanjutkan usulan tersebut.
“Ini fakta yang sangat memprihatinkan. Ketika desa ingin memperjuangkan hak warganya, malah ditekan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, HRD juga membantah tudingan bahwa keterlambatan penanganan banjir di Bireuen merupakan kesalahan pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan justru bermula dari pemerintah daerah yang tidak proaktif mengajukan usulan, lalu menyalahkan pusat ketika situasi memburuk.
“Kalau tidak mengusulkan, bagaimana pusat bisa membantu? Tapi ketika kondisi sudah parah, pemerintah pusat yang disalahkan,” katanya.
Ia turut menyinggung iklim demokrasi di Bireuen yang dinilainya semakin sempit. Setiap kritik terhadap Pemkab, kata HRD, kerap dibalas dengan serangan buzzer, bukan klarifikasi berbasis data dan kebijakan.
Menutup pernyataannya, HRD menegaskan peran penting insan pers sebagai pilar kontrol kekuasaan. Ia meminta wartawan tidak takut menyampaikan kritik selama dilandasi fakta dan kepentingan masyarakat.
“Wartawan adalah kontrol bagi pejabat publik. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Kritik itu bukan musuh, tapi cermin bagi kekuasaan,” pungkasnya.
(Taufiq)
