Bireuen/liputanvestigasi.com- Keuchik Gampong Cot Baroh, Kecamatan Kutablang, Mutasir, SH, kekecewaan atas tidak masuknya desanya dalam daft...
Bireuen/liputanvestigasi.com-Keuchik Gampong Cot Baroh, Kecamatan Kutablang, Mutasir, SH, kekecewaan atas tidak masuknya desanya dalam daftar penerima bantuan sapi meugang pascabanjir. Ia menyebut, Cot Baroh bukan hanya tidak menerima bantuan, bahkan nama desanya tidak tercantum dalam daftar usulan penerima.
Menurut Mutasir kepada wartawan liputaninvestigasi (15 februari 2026), kondisi desanya sangat terdampak banjir, khususnya di sektor pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Sekitar 20 hingga 30 hektare sawah dilaporkan rusak parah, tertimbun lumpur dan material banjir hingga menyerupai lapangan bola, mengakibatkan gagal panen besar-besaran.
“Kalau sawah tertimbun seperti lapangan bola dan gagal panen puluhan hektare ini bukan dampak bencana, lalu apa namanya? Apakah kami harus menunggu rumah roboh dulu baru dianggap terdampak?” ujar Mutasir dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan, saat masa darurat banjir, Cot Baroh sempat terisolasi akibat putusnya jembatan di wilayah timur. Kondisi tersebut membuat bantuan terlambat masuk ke desa mereka. Dalam situasi sulit itu, pemerintah gampong mengambil kebijakan cepat dengan menggunakan dana desa untuk membiayai kebutuhan pengungsi dan membuka dapur umum hingga 10 hari.
“Kami di awal bencana berjuang sendiri. Akses terputus, bantuan lambat datang dan malah kami menampung pengungsian 6 desa tetangga di mesjid desa kami. Saya langsung ambil kebijakan membuka dapur umum dan membiayai pengungsi dengan dana desa. Tanggung jawab kepada warga tidak bisa ditunda,” jelasnya.
Mutasir mengakui, selama masa darurat mungkin bukan hanya Cot Baroh yang merasakan kurangnya perhatian, terutama desa-desa di sebelah timur jembatan yang terdampak akibat terputusnya akses. Namun ia menegaskan, kondisi saat ini telah kembali normal sehingga tidak seharusnya ada desa yang tertinggal dalam pendataan bantuan.
“Mungkin saat jembatan putus perhatian belum maksimal karena akses sulit. Itu kami maklumi. Tapi sekarang keadaan sudah normal, jangan sampai kami tetap dilupakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pendataan yang dijadikan dasar penetapan desa penerima bantuan sapi meugang senilai Rp50 juta per desa. Menurutnya, jika bantuan hanya dilihat dari keberadaan pengungsi saat pendataan dilakukan, maka kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Banjir sudah surut, tentu pengungsi pulang. Tapi sawah yang hancur tidak otomatis pulih. Ekonomi masyarakat tetap lumpuh. Dampak bencana bukan hanya soal pengungsi, tapi juga soal hilangnya mata pencaharian,” katanya.
Ketua Tuha Peut Gampong Cot Baroh, Abdullah Daud, bersama anggota lainnya, juga menyatakan penyesalan atas tidak masuknya desa mereka dalam kategori penerima bantuan. Mereka menilai desa Cot Baroh terdampak banjir yang belum terakomodir dalam daftar meugang.
Lebih lanjut, Mutasir mengungkapkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, Cot Baroh secara konsisten membagikan paket daging meugang kepada masyarakat dari sumber pertanian desa. Namun tahun ini program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hasil pertanian gagal total akibat banjir.
“Empat tahun kami selalu berbagi daging meugang untuk masyarakat. Tahun ini gagal karena bencana. Ketika ada bantuan sapi meugang, desa kami justru tidak masuk daftar. Ini sangat menyedihkan bagi masyarakat kami,” ungkapnya.
Mutasir menegaskan, pihaknya tidak meminta desa lain dievaluasi atau dikurangi haknya. Ia hanya meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pendataan ulang terhadap desa-desa yang tertinggal agar bantuan benar-benar adil dan menyeluruh.
“Kami tidak ingin desa lain dievaluasi. Kami hanya minta Pemkab mendata kembali desa-desa yang tertinggal. Supaya bantuan ini adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen segera mencari solusi alternatif bagi desa-desa terdampak yang tidak mendapatkan bantuan presiden. Menurutnya, jika memang ada keterbatasan dari pusat, maka pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Kami berharap Pemkab Bireuen mencari solusi lain bagi desa-desa terdampak yang tidak mendapatkan bantuan presiden. Harus ada kebijakan dari kabupaten. Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan hasil panen dan sumber penghidupan kembali dibiarkan berjuang sendiri,” tegasnya.
Mutasir menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah benar-benar hadir dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya meminta keadilan dan kepedulian. Bagi masyarakat kecil, bantuan itu bukan sekadar angka, tapi harapan untuk bisa bangkit kembali,” pungkasnya. (Taufiq)
