liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, menyoroti secara serius lemahnya pendataan dampak bencana alam di Kabupate...
liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, menyoroti secara serius lemahnya pendataan dampak bencana alam di Kabupaten Bireuen yang dinilainya tidak akurat dan terkesan dilakukan secara asal-asalan.
Akibat pendataan yang lemah tersebut, banyak desa di Bireuen, seperti di Kecamatan Gandapura, Makmur, Kutablang, serta sejumlah kecamatan lainnya, tidak tercantum dalam data resmi pemerintah, padahal mengalami kerusakan yang cukup parah akibat banjir dan longsor.
Surya Dharma menyebutkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, dampak bencana tidak hanya berupa genangan air atau kerusakan ringan, tetapi juga meliputi kematian ternak seperti sapi, kambing, kerusakan rumah warga, sawah, kebun, serta berbagai kerugian ekonomi lainnya.
Namun fakta di lapangan tersebut justru tidak tercermin dalam data kebencanaan yang dijadikan dasar penyaluran bantuan oleh pemerintah.
“Ini persoalan serius. Pendataan bencana tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Banyak desa di Kabupaten Bireuen yang terdampak, tetapi tidak masuk dalam data resmi. Akibatnya, masyarakat dirugikan dan bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” tegas Surya Dharma. Sabtu 3 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, data terbaru BPBD per 29 Desember 2025 yang diterimanya melalui Plt Sekda Bireuen hanya mencatat beberapa desa secara lengkap, salah satunya Gampong Blang Gurun, dengan keterangan kematian ternak dan sejumlah kerusakan infrastruktur.
Sementara itu, banyak desa lainnya tidak tercantum secara jelas, bahkan sebagian dilaporkan nihil, kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Surya Dharma menilai data tersebut sangat mengecewakan, terlebih karena rencananya akan disampaikan kepada Anggota DPR RI, Ruslan M. Daud, untuk diteruskan ke kementerian terkait guna mengupayakan dukungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Bireuen.
“Data ini seharusnya sudah tersedia secara lengkap dan akurat. Jika data lemah, maka upaya advokasi ke tingkat pusat juga ikut melemah. Padahal semua pihak ingin membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui dinas terkait dan BPBD agar segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, transparan, dan berbasis kondisi faktual di lapangan, dengan melibatkan aparat gampong agar tidak ada satu pun desa terdampak yang terabaikan.
“Jangan sampai kelalaian administratif justru memperpanjang penderitaan masyarakat korban bencana,” pungkasnya. (Taufiq)
