Bireuen/LiputanInvestigasi.com- Gelombang kritik terhadap kinerja Bupati Bireuen kian menguat dan meluas di ruang publik. Namun di tengah d...
Bireuen/LiputanInvestigasi.com- Gelombang kritik terhadap kinerja Bupati Bireuen kian menguat dan meluas di ruang publik. Namun di tengah derasnya sorotan tersebut, peran Humas Pemerintah Kabupaten Bireuen justru dinilai pasif dan gagal menjalankan fungsi strategisnya sebagai pengelola komunikasi publik.
Alih-alih tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan klarifikasi dan informasi resmi kepada masyarakat, Humas Pemda Bireuen terkesan memilih diam. Kekosongan komunikasi ini dinilai memperkeruh suasana, karena ruang penjelasan berbasis data dari institusi resmi pemerintah nyaris tidak terdengar, sementara kritik terus bergulir di media dan media sosial.
Ironisnya, narasi pembelaan terhadap Bupati justru lebih banyak muncul dari pihak-pihak yang disebut sebagai buzzer di lingkaran kekuasaan, bukan melalui saluran resmi pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seolah-olah Pemda Bireuen tidak memiliki satu pintu komunikasi yang jelas, transparan, dan bertanggung jawab.
“Ketika komunikasi publik dibiarkan kepada buzzer di sekeliling bupati sehingga bupati harus mendapat kritikan dari beberapa masyarakat dan sangat di sayangkan bupati terus yang di selalu disalahkan padahal ini kerjanya para para buzzer di sekeliling bupati,” tegas Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Bireuen, Tgk Mauliadi kepada wartawan liputaninvestigasi.com selasa 28 januari 2026.
Menurutnya, kritik terhadap kepala daerah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun tanpa manajemen komunikasi publik yang baik dari Humas, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Senada dengan itu, Ketua Aceh Green sekaligus mantan anggota DPRK Bireuen, Abu Suhai, turut menyoroti lemahnya peran Humas Pemda Bireuen dalam merespons isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
“Sebagai mantan anggota DPRK, saya memahami betul bahwa komunikasi publik adalah jantung pemerintahan. Ketika Humas tidak bekerja maksimal, maka pemerintah sendiri yang membuka ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan publik,” ujar Abu Suhai melalui pesan wa rabu 28 januari 2026.
Ia menilai, diamnya Humas justru memperlihatkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Padahal, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan setiap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Isu-isu besar seperti persoalan lingkungan, kebijakan sosial, hingga polemik rumah hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) yang saat ini gencar menyudutkan Bupati, seharusnya dijelaskan secara resmi oleh Humas. Bukan malah dibiarkan dijawab oleh buzzer,” tegas Abu Suhai.
Ia menambahkan, penggunaan buzzer justru berpotensi memperkeruh suasana karena narasi yang dibangun cenderung defensif dan tidak berbasis data, sehingga memicu konflik opini di tengah masyarakat.
Sementara itu, abu suhai menegaskan bahwa sebagai perangkat strategis pemerintahan, Humas seharusnya aktif menyampaikan klarifikasi berbasis fakta, membuka ruang dialog, serta menjadi penyeimbang di tengah derasnya opini publik. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Bireuen diketahui memiliki banyak media yang bermitra secara resmi, namun potensi tersebut dinilai tidak dimaksimalkan.
“Diamnya Humas bukan hanya menciptakan kekosongan informasi, tetapi juga memberi ruang bagi opini liar dan adu argumen di media sosial yang semakin memanaskan situasi,” katanya.
Ia mencontohkan polemik penanganan huntap dan huntara yang saat ini menjadi sorotan publik. Dalam kondisi tersebut, seharusnya Humas tampil aktif memberikan penjelasan terbuka dan terukur kepada masyarakat.
“Humas bukan tameng politik, tapi pengelola komunikasi publik. Tugasnya bekerja, bukan bersembunyi ketika pimpinan disorot,” tegas abu suhai.
Abu suhai menilai sikap pasif Humas hanya akan memperkuat persepsi negatif terhadap Pemerintahan Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.
“Jika Humas terus memilih diam, maka yang ditampilkan ke publik adalah wajah pemerintahan yang tidak siap dikritik dan anti-transparansi,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, redaksi telah berupaya mengonfirmasi Humas Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui pesan WhatsApp guna meminta tanggapan dan klarifikasi resmi. Namun, belum ada jawaban atau respons yang disampaikan. (Taufiq)
