Bireuen/Liputaninvestigasi.com- Pasca bencana yang melanda Kabupaten Bireuen, ruang publik diwarnai beragam kegaduhan. Mulai dari persoalan ...
Bireuen/Liputaninvestigasi.com-Pasca bencana yang melanda Kabupaten Bireuen, ruang publik diwarnai beragam kegaduhan. Mulai dari persoalan penanganan laporan warga hingga isu menumpuknya bantuan di gudang BPBD Bireuen, yang ramai dikritik melalui berbagai platform media, termasuk TikTok, Instagram, dan Facebook.
Kegaduhan ini bukanlah sekadar perbedaan pendapat antar elite atau persoalan administratif semata. Lebih dari itu, ia mencerminkan adanya retakan dalam praktik demokrasi lokal. Terlihat lemahnya komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, khususnya dalam situasi darurat pascabencana yang seharusnya menuntut kerja bersama, cepat, dan transparan.
Dalam kondisi krisis, pengelolaan logistik publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi sangat sensitif. Tanpa keterbukaan dan pengawasan yang kuat, distribusi bantuan rawan menimbulkan kecurigaan publik, baik terkait efektivitas penyaluran maupun akuntabilitas pengelolaannya. Di sinilah kepercayaan masyarakat diuji.
Ironisnya, di tengah situasi yang membutuhkan ketenangan dan kepemimpinan rasional, publik justru disuguhi praktik birokrasi yang terkesan kaku dan tertutup. Kebijakan kerap dipersepsikan lahir dari ruang elitis, jauh dari nalar dan harapan masyarakat. Kondisi ini memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat yang seharusnya dilayani.
Fungsi pengawasan legislatif pun tak luput dari sorotan. Lembaga yang semestinya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif justru dinilai belum optimal menjalankan perannya. Padahal, konstitusi melalui Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan DPR hak pengawasan, angket, dan menyatakan pendapat. Sayangnya, dalam praktik lokal, perbedaan pandangan kerap dipersepsikan sebagai pembangkangan, sementara kritik dianggap gangguan. Akibatnya, musyawarah kehilangan substansi dan pengawasan berpotensi menjadi formalitas belaka.
Dewan perwakilan rakyat sejatinya bukan dibentuk untuk menjaga kenyamanan kekuasaan, melainkan untuk melindungi kepentingan publik. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan tertulis dan rapat internal, tetapi membutuhkan keberanian membuka data, memastikan transparansi, serta menegakkan akuntabilitas secara terbuka. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus.
Ketika kepemimpinan lebih dipersepsikan lahir dari transaksi kepentingan ketimbang kehendak rakyat, demokrasi berisiko kehilangan maknanya. Jabatan publik tidak lagi menjadi amanah, melainkan sekadar simbol kekuasaan. Situasi seperti ini harus menjadi refleksi bersama, bukan sekadar bahan saling menyalahkan.
Namun, kegaduhan publik tidak seharusnya dibiarkan tanpa arah. Ia harus menjadi alarm peringatan sekaligus pintu masuk perbaikan. Langkah pertama yang mendesak adalah memulihkan marwah pengawasan legislatif. DPRK Bireuen perlu menjalankan fungsi pengawasan secara kolektif, terbuka, dan berbasis data. Temuan penting semestinya disampaikan kepada publik secara proporsional, bukan hanya dibahas di ruang tertutup.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu membuka ruang transparansi seluas-luasnya. Mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi dan evaluasi bantuan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasannya. Keterbukaan adalah kunci meredam kecurigaan dan memulihkan kepercayaan.
Birokrasi juga harus dijalankan dengan prinsip profesionalisme, bukan sekadar loyalitas. Aparatur perlu dilindungi ketika bekerja jujur dan menyampaikan fakta di lapangan. Pemerintah daerah idealnya mendorong budaya kejujuran, bukan menciptakan rasa takut.
Pimpinan legislatif bukan pusat kekuasaan absolut, melainkan bagian dari kepemimpinan kolektif. Menghargai perbedaan pendapat, membuka ruang kritik, dan mengedepankan musyawarah adalah syarat mutlak agar lembaga legislatif kembali berfungsi sebagai pilar demokrasi. Demikian pula pemerintah daerah, yang tidak seharusnya alergi terhadap kontrol publik. Dialog terbuka dan laporan berkala justru merupakan vitamin bagi demokrasi yang sehat.
Jika terdapat dugaan penyimpangan, penyelesaiannya tidak cukup berhenti pada klarifikasi normatif. Diperlukan evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem, dan penegakan etika serta hukum secara adil. Tanpa tebang pilih.
Kegaduhan yang terjadi di Bireuen sejatinya adalah peringatan dini. Ia memberi kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPRK untuk berbenah sebelum krisis kepercayaan berkembang lebih jauh. Jika kekuasaan memilih mendengar, kegaduhan dapat menjadi jalan menuju pemerintahan yang lebih sehat. Namun jika memilih membungkam, sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan kolektif.
Mari menjadikan momentum ini sebagai upaya bersama untuk membangun Bireuen yang bermartabat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(Nadar)
